Yulius SH.MH Gugat Dirut PT Pelindo Dan KSOP Dumai Di PN Dumai

0
500
Jpeg

Dumai,kompasriau-Rabu (7/2/2018), Kuasa hukum PT Dahlia Bina Utama, Raja Junaidi, SH dan Indrayadi SH, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Dumai, terkait surat edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan kelas I Dumai,  yang menghentikan kegiatan pengisian bahan bakar minyak (BBM) ke kapal-kapal dengan menggunakan mobil tangki di Pelabuhan Dumai.

Penggugat Yulius SH.MH sebagai kepala Cabang PT Dahlia Bina Utama, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Kota Dumai, mengatakan sangat kecewa  setelah membaca surat edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas  Dumai melarang kegiatan pengisian BBM ke kapal-kapal dengan menggunakan mobil tangki di Pelabuhan Dumai.

Menurut Yulius,  surat edaran tersebut diduga tidak sesuai dengan isi undang-undang nomor: 17 tahun 2008 dan Permen ESDM nomor: 16 tahun 2011 tentang kegiatan pengisian bahan bakar minyak.

“Kami selaku kuasa hukum Yulius sudah ajukan gugatan hari ini, sebagai tergugat I, Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, tergugat II, Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tergugat III, General Manager PT Pelindo I Cabang Dumai dan tergugat IV, Dirut PT Pelindo I Pusat di Medan-Sumatera Utara,”urai  Raja Junaidi kepada awak media ini di ruang tunggu Pengadilan Negeri Dumai, Rabu (7/2/2018).

Menurut Raja Junaidi, bahwa  perbuatan para tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum, karena mengeluarkan surat edaran, menghentikan  pengisian BBM ke kapal-kapal  dengan menggunakan mobil tangki di Pelabuhan Dumai. Akibat larangan tersebut,  penggugat Yulius dirugikan sebesar  Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), karena penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan pengisian BBM ke kapal-kapal di Pelabuhan Dumai.

“Padahal penggugat Yulius sudah cukup lama melakukan kegiatan bongkar muat minyak BBM di Pelabuhan Dumai dan mendapat izin dari kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai, tetapi pada bulan Oktober 2017 terjadi penghentian bongkar muat BBM oleh tergugat I, yang hanya berdasarkan telegram Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 6 Juni 2017 dari tergugat II,”ujar Raja Junaidi dengan nada serius.

Kuasa hukum penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai untuk memeriksa dan memutus perkara nomor: 6/Pdt.G/2018/PN.Dum, menyatakan telegram Direktur Perhubungan Laut tanggal 6 Juni 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan surat edaran nomor: UM.50/16/20/DUM.17.TU tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.***(JK.Situmeang)

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here