Eksekusi Kebun Sawit PTPN 5 Dipertanyakan

0
108
dig

Pekanbaru,kompasriau-Mantan sekretaris Yayasan Riau Madani (YRM), Ir. Tommy Freddy Simanungkalit angkat bicara soal putusan yang ditetapkan Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau atas gugatan perdata YRM No. 38/PDT-G/2013/PN.Bkn, yang akan mengeksekusi kebun sawit warga Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, yang dimotori oleh Ketua Yayasan Riau Madani Pekanbaru Surya Darma SH.

Menurut Tommy, putusan PN Bangkinang atas gugatan Yayasan Riau Madani  melawan PTP-V Pekanbaru boleh dibilang salah kaprah soalnya objek perkara gugatan perdata tersebut berada di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, mestinya ada 2 PN yang menyidangkan gugatan perdata tersebut, akibat putusan yang salah kaprah itu, sehingga menimbulkan polemik mengundang kontroversi dan keresahan masyarakat Desa Kabun, Kecamatan Kabun Rokan Hulu.

Untuk diketahui bahwa gugatan YRM terhadap PTPN V, Tommy Freddy Simanungkalit termasuk salah satu penggugat, ketika itu aktif sebagai Sekretaris YRM.

“Namun diperjalanan gugatan perdata terhadap PTPN 5 yang diajukan YRM bertentangan dengan hati nurani saya, maka pada sidang ke 4, sampai adanya putusan PN Bangkinang terkait gugatan perdata No. 38/PDT-G/2013/PN. Bkn, saya tidak lagi mengikuti sidang-sidang tersebut, tapi saya aktif memantau persidangan gugatan perdata tersebut, sementara itu dalam putusan PN Bangkinang nama Tommy Freddy Simanungkalit dicantumkan PN. Bangkinang,” terang Tommy kepada wartawan dalam konfrensi pers, Selasa (6/02/2018) di Pangeran Hotel Pekanbaru.

Kata Tommy, kemenangan YRM terkait gugatan perdata terhadap tergugat PTPN 5 konon tidak terlepas dari dukungan finansial dari perusahaan besar, yaitu PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) Pekanbaru anak perusahaan Surya Dumai Group. Gugatan YRM sarat dengan kepentingan perusahaan besar tersebut. Dalam amar putusan PN Bangkinang lahan yang digugat YRM seluas 2.823 ha, berisi kebun kelapa sawit diserahkan ke penggugat, supaya mengosongkan  objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa menjadi status dan fungsinya semula dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan menanam tanaman kasia (bukan tanaman industri) serta merawat dan memupuk nya sampai tumbuh sempurna sebagaimana layaknya hutan tanaman industri.

“Memang PT. PSPI mengantongi izin sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 249/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas hutan seluas 50.725 ha, dalam keputusan tersebut PT.PSPI diharuskan untuk mengenclave apabila didalam HPHTI tersebut terdapat perkebunan, perladangan, perkampungan, pemukiman penduduk, kemudian dalam SK Menhut No.249/KPTS-II/1998 diktum ke tiga disebutkan bahwa PT. PSPI sebagai pemegang HPHTI tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun dengan pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan RI,”beber Tommy.

Namun menurut Tommy, bahwa pada saat akan melakukan eksekusi belum lama ini, Yayasan Riau Madani “membonceng” Sinar Mas Group, diduga memiliki kepentingan untuk mengeksekusi tumbang kebun sawit PTPN 5 dan KUD Bumi Asih, Desa Kabun Rokan Hulu dengan mengerahkan alat berat milik Sinar Mas Group. SK Menhut No.249/KPTS-II/1998 HPHTI atas nama PT. PSPI diduga telah dipindahtangankan,”ungkap Tommy*** (S.Purba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here