Proses PTSL “Bodong” Di Kantor BPN Bakal Terbongkar

0
525
Jpeg

Dumai,kompasriau-Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dilaksanakan oleh kepala kantor pertanahan dibawah kendali dan koordinasi dan monitoring evaluasi kepala kantor wilayah BPN Provinsi dan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/kepala BPN Pertanahan Nasional.

Kepala kantor wilayah BPN Provinsi bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara keseluruhan di wilayah kerja kantor wilayah Provinsi Riau.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai mempunyai tugas untuk membentuk tim Ajudikasi percepatan dan satuan tugas yuridis.

Penerbitan SK penetapan hak dan SK penegasan hak harus berdasarkan berita acara hasil pengumuman panitia Ajudikasi bidang yuridis menyiapkan naskah penetapan dan ketua panitia Ajudikasi percepatan menandatangani surat keputusan penetapan hak dan surat keputusan penegasan hak.

Hal tersebut dijelaskan mantan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara di kantor Pertanahan kota Dumai, Sabungan Doloksaribu kepada tim kompasriau.com, Kamis (15/2/2018).

Menurut Sabungan Doloksaribu, bahwa saat ia menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa konflik dan Perkara di kantor Pertanahan kota Dumai, pada tahun 2017, diduga kepada kantor Pertanahan kota Dumai menerbitkan atau mengeluarkan sertipikat “bodong, tanpa SK dan tanpa berita acara panitia”.

“Ada berjumlah sekitar 100 sertipikat “bodong” telah dibagikan oleh kepala kantor pertanahan kota Dumai kepada masyarakat tanpa SK dan tanpa berita acara panitia, hanya untuk mengejar target dalam menindaklanjuti arahan bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Menteri pada kegiatan sertipikat tanah untuk rakyat pada tahun 2017 di Provinsi Riau,”ungkap Sabungan Doloksaribu dengan nada senyum kepada tim kompasriau.com.

Kepala Kantor Pertanahan kota Dumai,Hartoyo Pasirin Sakimin,SH, belum berhasil tim kompasriau.com,guna konfirmasi terkait hal tersebut termasuk keberangkatan 22 orang ASN ke luar negeri diduga tanpa surat izin dari Kementerian,  karena ketika hendak ditemui di kantornya, Kamis (15/2/2018), menurut Security, Kepala Kantor Pertanahan kota Dumai sedang tidak berada di tempat.

Ketika diupayakan konfirmasi via pesan singkat (SMS) ke nomor telepon genggamnya 0813441561….., namun hingga kabar ini dimuat belum ada tanggapan atau penjelasan.

Informasi yang berhasil dihimpun tim kompasriau.com, Senin (12/2/2018) di kota Pekanbaru, bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan Menteri pada kegiatan penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat pada bulan Februari 2018 di Provinsi Riau, bahwa Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Sekretariat Jenderal, tanggal 23 Januari 2018 melayangkan surat kepada kepala kantor BPN di seluruh Indonesia untuk menprioritaskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yang nantinya dilaksanakan secara khusus penyerahan sertipikat rumah peribadatan oleh oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo***(JK/Kriston Sitompul).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here