Hakim PN Pekanbaru Kabulkan Permohonan Pihak PT Hutahaean

0
145

Pekanbaru,kompasriau-Ternyata kasus PT Hutahaean Group tidak hanya sebatas menjadi perhatian dari Polda Riau maupun LSM KKR (Koalisi Rakyat Riau).

Pasca terkabulnya permohonan pihak perusahaan dalam perkara kasus dugaan perambahan lahan di luar HGU (Hak Guna Usaha), yang berada di kawasan Dalu-Dalu, Kabupaten Rohul, menjadi perhatian khusus bagi para peneliti Indonesia Police Watch (IPW Provinsi Riau).

Dalam pernyataan pers dari Larshen Yunus S.Sos selaku Direktur eksekutif, mengatakan bahwa hal tersebut sangat tidak wajar.

Atas dikabulkannya permohonan dari pihak PT Hutahaean, dimana hakim PN Pekanbaru menyatakan bahwa penetapan tersangka dan P21 (hasil penyidikan sudah lengkap) oleh penyidik Polda Riau,tidak sah.

Dalam sidang praperadilan yang dibacakan hakim tunggal Martin,Senin (19/2) kemarin di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hakim Martin menilai, bahwa penetapan tersangka terhadap H. Hutahaean tidak sah.

Putusan hakim tersebut menjadi perhatian LSM di Pekanbaru. “Sepertinya ada kejanggalan atas hasil putusan itu, Hakim Tunggal Martin Ginting hanya merujuk atas pengakuan PT Hutahaean, yang menyatakan sudah berkomunikasi dengan pihak Kemen LHK,” ungkap Yunus, sapaan akrab dari Aktivis Riau tersebut.

Lanjutnya,”Sepengetahuan kami, meskipun mereka (Hutahaean Group-red) telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada KLHK terkait permasalahan itu, namun kami pastikan, bahwa sampai saat ini surat tersebut belum ditanggapi oleh Kemen LHK itu,”tegas Yunus disela-sela Acara Diskusi Publik bersama Aktivis Pegiat Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Selasa (20/2/2018).

Bertempat di Aula Ismail Suko, Komplek Perpustakaan Soeman HS Pekanbaru, Yunus dkk hanya heran dengan keputusan dari Hakim Tunggal Martin Ginting.

“Kok bisa-bisanya Hakim senior seperti beliau itu dalam memutuskan sesuatu. Pertimbangannya hanya sebatas dari pengakuan PT Hutahaean yang telah melakukan permohonan izin ke pihak Kementerian Kehutanan,”ungkap Yunus.

Lanjutnya, padahal sampai saat ini permohonan tersebut belum ada jawaban dan tentunya hal itu tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi Hakim Martin Ginting,” kesal Yunus, yang merupakan Alumni Fisip Universitas Riau.

Permohonan yang dimaksud adalah terkait dengan Pelepasan Lahan seluas 823,75 Hektar (Afdeling 8), kawasan Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu.

“Kalaulah memang benar ada peraturan yang mengatakan bahwa apabila permohonan itu tidak dijawab, maka secara hukum permohonan yang dimaksud bisa dikabulkan. “Itu sama sekali ngawur, sesat dan menyesatkan,” tegas Yunus.

Ditambahkannya lagi, bahwa tidak benar kalau Polda Riau, yang dalam hal ini pihak Ditreskrimsus dikatakan Prematur dalam menetapkan kasus Perusahaan itu.

“Saya kira hal tersebut sangatlah keliru. Ditreskrimsus sangat selektif dalam memutuskan segala sesuatunya. Mungkin hal-hal seperti itu hanyalah alibi dari pihak Hutahaean Group,”ujar Yunus.

Menurut informasi yang dirangkum oleh media Center Indonesia Police Watch (IPW Provinsi Riau), bahwa upaya yang dilakukan PT Hutahaean akan benar, apabila adanya bukti surat permohonan dari Pemerintah setempat.

“Bahwa, kalaulah hal itu memang benar, maka kami minta agar PT Hutahaean melalui kuasa hukumnya dapat menunjukkan bukti surat ataupun tembusan yang diketahui dan disetujui oleh Pemda setempat, dalam hal ini Bupati Rokan Hulu, pihak DPRD Kabupaten maupun Provinsi, hingga sampai pada Pemerintah Provinsi Riau, yakni Gubernur maupun Kadis LHK Provinsi Riau,”tegas Yunus bersama rekan-rekan Peneliti Indonesia Police Watch.

Ketika hal itu dikonfirmasi awak media ini kepada Bos Besar Hutahaean Group via telepon genggam HW Hutahaean, namun HW Hutahaean hanya menjawab, bahwa dirinya masih berada di Toba (Kampung Sumatera Utara-red), untuk keperluan berobat.

Begitu IPW Dir Reskrimsus Polda Riau, Kombes Gidion Arif, ketika dikonfirmasi via telepon genggam mengatakan bahwa pihaknya masih akan mempelajari kasus tersebut, setelah mendapat salinan putusannya.***(Tim).

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here