Kementerian Hukum Surati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau

0
193

Pekanbaru,kompasriau-Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jl HR Rasuna Said Jakarta Selatan, menyurati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Drs Lukman Hakim SH, terkait surat Sabungan Doloksaribu (Pensiunan BPN kota Dumai) kepada Ditjen HAM, dugaan pelanggaran Hak Asasi atas pensiun yang belum diterima penyampai komunikasi.

Intinya, bahwa sampai saat ini penyampai Komunikasi belum terima surat keputusan pensiun Sabungan Doloksaribu semenjak diberhentikan gaji bulanan penyampai komunikasi sebagai PNS mulai Oktober 2017 s.d sekarang. Penyampai komunikasi mendapat gaji terakhir bulan September 2017.

Usulan pengajuan surat keputusan pensiun Sabungan Doloksaribu telah dikirim ke kantor wilayah BPN Provinsi Riau oleh kantor Pertanahan kota Dumai, pada tanggal 22 Mei 2017, namun sejak berkas pengajuan surat keputusan gaji pensiun dikirim ke kantor wilayah BPN Provinsi Riau penyampai komunikasi belum mendapat surat pemberitahuan atas kekurangan persyaratannya.

Oleh karena itu, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia meminta kalrifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

Jika hal tersebut benar, maka Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusian tidak terabaikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahkan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Direktur Pelayanan Konmunikasi Masyarakat, Yurod Saleh berharap untuk perkembangan penyelesaian permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan diinformasikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Jakarta sebagai bahan pelaporan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa mantan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara kantor Pertanahan kota Dumai, Sabungan Doloksaribu, Selasa (16/1/2018),melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi atas hak pensiun yang belum diterima ke Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasalnya, hingga saat ini, Sabungan Doloksaribu belum mendapat gaji pensiunnya,kendati Sabungan Doloksaribu telah pensiun sejak bulan Oktober 2017 lalu.

“Saya sudah layangkan surat laporan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sejak saya pensiun dari bulan Oktober 2017, sampai saat ini, saya belum pernah mendapat gaji pensiun, padahal usulan pengajuan surat keputusan pensiun saya, sudah dikirim ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau oleh kantor Pertanahan kota Dumai, pada tanggal 22 Mei 2017, tapi sampai saat ini, saya belum pernah menerima surat apapun dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau maupun dari kantor Pertanahan kota Dumai terkait surat keputusan pensiun saya itu,”urai Sabungan sebagai Penasehat organisasi Keluarga Masyarakat Batak (IKMBD) itu kepada Pemred kompasriau.com.

Menurut Sabungan, semenjak dirinya diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, pada tanggal 24 Agustus 1987, sampai dengan bulan September 2017, Sabungan Doloksaribu sudah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan kantor Pertanahan kota Dumai.

“Tetapi sampai saat ini, kenapa keluarga saya belum mendapat atau menikmati gaji pensiun saya, sementara seluruh kewajiban saya, sudah saya tunaikan,”sebut Sabungan.

Menurut Sabungan Doloksaibu, ada 5 orang bersama dia di lingkungan kantor wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang mengajukan pensiun dan salah seorang E.Siahaan yang satu kantor dengan Sabungan Doloksaribu sudah menerima surat keputusan pensiunnya, padahal pensiunnya jatuh pada bulan Januari 2018.

“Tetapi kenapa saya yang sudah pensiun sejak bulan Oktober 2017, sampai saat ini, keluarga saya belum juga menikmati gaji pensiun,”keluh Sabungan Doloksaribu.

Oleh karena itu, Sabungan Doloksaribu memohon kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran terhadap hak asasi atas hak pensiun Sabungan Doloksaibu yang telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan kota Dumai.

Kepala Kantor Pertanahan kota Dumai,Hartoyo Pasirin Sakimin,SH, belum berhasil ditemui awak media ini,guna konfirmasi terkait hal tersebut,  karena ketika hendak ditemui di kantornya, menurut Security, Kepala Kantor Pertanahan kota Dumai tidak berada di tempat.***(Red).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here