Oknum Polisi Pecandu Narkoba Ajukan PK

0
182

Dumai,kompasriau-Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap suatu perkara pidana yang sudah vonis dan diterima terdakwa, sungguh jarang di temui di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) klas I A Dumai, namun ujuk – ujuk muncul di PN Dumai sehingga mengundang perhatian publik termasuk sejumlah awak media.

Pasalnya, dalam kasus narkoba dengan terdakwa oknum anggota Polres Dumai ini sebelumnya sudah vonis 2 tahun 6 bulan atau sudah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa menerima putusan hakim.

Permohonan Peninjauan Kembali itu ditujukan ke Mahkamah Agung (MA) RI lewat PN Dumai oleh terdakwa Zykra, oknum anggota Polres Dumai yang sudah terpidana melalui kuasa hukumnya, Wahyu Awaludin, SH.

Sebelum berkas permohonan PK dilayangkan ke MA, kelengkapan berkas permohonan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana Zykra, di uji oleh hakim sebagaimana dalam gelar sidang lanjutan oleh majelis hakim PN Dumai, Kamis (22/2-2018), di pimpin hakim Dewi Andriyani, SH.MH.

Dalam sidang tersebut, agendanya tampak masih penyerahan berkas permohonan PK ke majelis hakim oleh kuasa hukum terpidana narkoba dimaksud.

Dalam kesempatan sidang itu, Wahyu Awaludin SH, kuasa hukum Zykra, kepada hakim menyebut permohonan PK diajukan ke MA lewat PN Dumai berangkat adanya Novum atau bukti baru dalam perkara narkoba itu.

Selain bukti baru yang ditemukan kuasa hukum Zykra dalam perkara pidana narkoba itu, tiga orang saksi menguatkan novum baru, imbuh Wahyu, akan dihadirkan ke persidangan permohonan PK tersebut pekan depan.

Kepada awak media ini usai sidang, pengacara Zykra, Wahyu Awaludin SH, mengungkapkan pihaknya mengajukan permohonan PK atas putusan hakim menghukum Zykra selama 2 tahun 6 bulan, menurutnya,  ada kekhilapan hakim dalam memutus perkara tersebut.

“Intinya ada kekhilafan hakim saat menerapkan hukum dalam perkara ini. Seharusnya terdakwa dihukum rehabilitasi bukan penjara, karena terdakwa sudah pecandu dan ketergantungan,”kata Wahyu.

Alasan Wahyu menuding majelis hakim khilaf menerapkan hukuman kepada terpidana Zykra, menurutnya karena di dalam berkas perkara Zykra telah dicantumkan hasil assesment dari tim dokter kepolisian kalau Zykra adalah pecandu. “Jadi, seharusnya terdakwa Zykra Adhytia Junatha harus di hukum rehabilitasi,”imbuh Wahyu.

Sementara itu, menanggapi soal permohonan PK yang diajukan pengacara Zykra, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dumai, Mat Perang Yusuf SH, melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU), Agung Nugroho SH, yang sebelumnya menuntut terpidana Zykra selama 3 tahun 6 bulan, kepada crew media ini menyebut kan dihadapi saja permohonan PK tersebut.

“Kita hadapi saja karena hal itu merupakan haknya terpidana untuk mengajukan PK,”sebut Agung.

Memang, dalam perkara permohonan PK ini, JPU Agung Nugroho SH, tidak menafikan soal keheranannya atas munculnya permohonan PK tersebut.

Pasalnya dalam perkara ini imbuh Agung, terpidana narkoba oknum anggota Polres Dumai saat itu menerima putusan hakim majelis dengan hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara, pada tanggal 6 Juni 2017 lalu, kok kemudian mengajukan PK, sebut Agung heran.

Agung mengatakan, sejak Zykra Adhytia Junatha ditangkap oleh pihak polres Dumai 5 Desember 2015 tahun silam hingga proses persidangan dalam perkara pengguna sabu sebagaimana pasal 127 ayat 1 huruf a, Zykra tidak dilakukan penahanan akan tetapi kenapa tidak direhabilitasi.

Namun setelah Zykra di eksekusi dan ditahan sejak 21 Juni 2017 lalu atas putusan hakim, Agung menyebut malah muncul permohonan PK oleh kuasa hukum Zykra, jelas Agung sembari mengatakan keheranannya.

Sementara itu, informasi yang diperoleh, oknum polisi terpidana pengguna sabu itu sudah usai melewati sidang etik di kantor institusinya polres Dumai. Hasil putusan sidang etik tersebut dikabarkan kalau Zykra Adythia Junatha telah dipecat sebagai anggota Polres Dumai dengan pemecatan tidak hormat.***(AstonTambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here