Pembangunan Jalan Tol Kandis-Dumai Terganjal

0
172

Dumai, kompasriau-Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai mendapat hambatan dari puluhan warga Buki Kapur,kota Dumai, pasalnya, sebahagian lahan warga yang terdampak pengadaan jalan tol dimaksud terdapat permasalahan soal besaran harga ganti rugi lahan yang diterapkan pelaksana dan penilai pengadaan jalan tol.

Setidaknya, sekitar dua puluhan warga Bukit Kapur Kota Dumai menghadapi permasalahan soal ganti rugi lahan jalan tol dimaksud.

Memang, kalau mendengar soal besaran harga ganti rugi pengadaan jalan tol yang dilakukan pelaksana dan penilai harga tanah sangat tidak rasional dan dinilai tidak masuk akal sehingga mengundang perhatian publik.

Pasalnya, kriteria menilai harga tanah yang di pakai atau diterapkan pelaksana dan penilai pengadaan jalan tol dibawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pusat itu cukup membingungkan warga.

Karena itu, dari sekian pemilik lahan ganti rugi dampak pengadaan jalan tol bermasalah ramai-ramai dan silih berganti warga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) klas IA Dumai.

Atas gugatan soal ganti rugi yang diajukan ke PN Dumai oleh kelompok warga yang berbeda-beda, setidaknya sudah ada perkaranya yang tuntas.

Artinya, warga masyarakat terdampak ganti rugi jalan tol bermasalah tersebut berhasil memenangkan gugatannya di PN klas IA Dumai.

Dimana, Hakim PN Dumai yang memutus perkara, mengabulkan gugatan warga soal harga lahan permeternya sebelumnya dinilai tidak memenuhi unsur keadilan.

Berbeda dengan sekelompok warga lainnya dari desa kampung Baru, Bagan Besar Kota Dumai yang juga lahan mereka bermasalah atas dampak pengadaan jalan tol dimaksud menyusul mengajukan gugatan ke PN Dumai.

Kelompok ini atas nama Poniman dan kawan-kawannya 6 orang lainnya, merupakan warga kampung Baru, Bukit Kapur Kota Dumai.

Mereka menyusul melakukan gugatan ke PN Dumai berangkat dari ganti rugi lahan mereka dinilai tidak sesuai harapan dan tidak berkeadilan.

Warga Kampung Baru ini diantaranya menggugat Kementerian Bina Marga PUPR sebagai tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai selaku pelaksana pengadaan tanah jalan tol selaku tergugat II dan Kepala Kelurahan, kecamatan Cq Pemerintah Kota Dumai selaku tergugat III.

Diantara poin isi gugatan yang dilakukan Poniman dan kawan-kawannya ke PN Dumai adalah soal besaran atau harga tanah mereka lebih murah dari lahan warga lainnya.

Dimana lahan Ponimin Cs ini dinilai dengan harga Rp 7000,- permeternya, sedangkan lahan warga lainnya yang terbilang satu hamparan ada yang dinilai dan dibayar jauh lebih tinggi harganya diantaranya di bayar Rp 38 ribu hingga Rp 61 ribu permeternya.***(Aston Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here