Standar Nilai Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Kandis-Dumai Dipertanyakan

0
435

Dumai, kompasriau-Standar untuk penilaian harga ganti rugi lahan jalan tol Pekanbaru – Kandis – Dumai yang diterapkan tim pembebasan lahan dibawah kendali kementerian Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dipertanyakan sejumlah kalangan.

Hal tersebut dipertanyakan atas munculnya soal masalah harga ganti rugi dialami sejumlah warga terdampak pengadaan jalan tol pada seksi VI Duri – Dumai, khususnya wilayah sekitar kampung baru Bukit Kapur Kota Dumai.

Menurut warga terdampak pengadaan jalan tol dimaksut pada awak media baru – baru ini, bahwa nilai Zona Harga Tanah (ZNT) yang diterapkan pihak pelaksana ganti rugi lahan, kriterianya dianggap mereka tidak rasional bahkan membingungkan warga.

Akibat dianggapnya tidak rasional penerapan penilaian harga lahan terdampak jalan tol Kandis – Dumai itu, sejumlah warga pun protes, komplen dan ada yang tidak mau menerima ganti rugi lahan mereka karena tidak sesuai harga per meter dan sebagian jauh dibawah murah.

Sedangkan warga yang lahannya dinilai dan diganti rugi dengan harga lebih mahal, tidak lagi mempermasalahkan bahkan sudah banyak juga warga menerima uang ganti lahan mereka tersebut.

Namun tidak dipungkiri, sejumlah warga lainnya ada yang sudah sempat menerima ganti rugi dari pihak pelaksana, akan tetapi kemudian protes setelah mengetahui kalau warga yang lain ternyata menerima ganti rugi yang sesuai atau harganya jauh lebih tinggi.

Berangkat dari hal itulah, sejumlah warga merasa dizolimi atau merasa diperlakukan tidak adil apalagi katanya mereka seakan ditakuti agar warga yang lugu dan tidak mengerti hukum itu mau menerima harga yang ditetapkan tim pembebasan lahan.

Akan tetapi, akibat ganti rugi lahan mereka dianggap sangat rendah dan murah dibawah harga dari lahan warga lainnya pada tahap pertama ganti rugi, kemudian warga kampung baru kota Dumai itu pun menempuh jalur hukum lewat pengadilan Dumai.

Memang, di wilayah kelurahan Kampung Baru, Bukit Kapur Kota Dumai yang notabene di sekitar kawasan pemukiman padat, harga tanah yang dibayar pada tahap ke II, dinilai sangat tidak wajar dan tidak berkeadilan yakni hanya Rp 7000,- per meternya.

Sedangkan pada pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi dengan warga (tahap I) yang notabene jauh dari pemukiman warga dan jenis lahan masih gambut, katanya dibayar mahal bervariasi, yakni antara Rp 32 ribu, Rp 38 ribu bahkan hingga Rp 61 ribu per meternya.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here