Oknum Pejabat Sumut Diduga Jadi Pendiri Usaha Ilegal Di Riau

0
356

Pekanbaru,kompasriau.Oknum Aparatur Sipil Negara di kantor Gubernur Sumatera Utara, diduga jadi pendiri koperasi air kehidupan (K.A.K) ilegal di dalam kawasan hutan di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Ir.Bincar Situmorang yang beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Taman Setia Budi Medan Sumatera Utara, diduga bebas menguasai kawasan hutan 7000 hektar di kawasan Kabupaten Siak, tanpa izin Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Aktivitas Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis di kawasan hutan seluas 7000 hektar di Kecamatan Kandis,disinyalir dibeking oknum pejabat tinggi di Jakarta dan di Provinsi Riau.

Koperasi Air Kehidupan terindikasi memakai nama-nama anggota fiktif untuk memuluskan aktivitas menguasai kawasan hutan secara ilegal di Kecamatan Kandis.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-SPPI), Indra Gunawan kepada awak media ini belum lama ini.

Dikatakan Indra Gunawan,  bahwa Ir.Bincar Situmorang adalah anak tertua owner pemilik koperasi air kehidupan dan Dian Anggara Situmorang anak dari Ir Bincar Situmorang sebagai ketua Koperasi Air Kehidupan di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Ir.Bincar Situmorang pendiri Koperasi Air Kehidupan, hingga saat ini belum menjawab konfirmasi awak media ini, kendati awak media ini sudah melakukan konfirmasi di Jalan Setia Budi Komplek Taman Setia Budi Medan Sumatera Utara.

Ketua Lembaga Pengawas Pembangunan Nusantara (LP2N), Johnesly Y. Meliala Sembiring membenarkan, bahwa Ir.Bincar Situmorang masih aktif aparatur sipil negara di kantor Gubernur Sumatera Utara.

“Pemred saya sudah cek di kantor Gubernur Sumatera Utara, bahwa Ir Bincar Situmorang benar aparatur sipil negara di kantor Gubernur Sumatera Utara,”ujar Johnesly Y.Meliala Sembiring menjawab pertanyaan awak media ini,Kamis (1/3/2018).

Gencarnya pemberitaan terkait kasus tersebut, anggota DPRD Siak menyatakan, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit koperasi air kehidupan atau PT Aek Natio Grup di KM-18 Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis, seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan.

“Kami DPRD Siak sudah melaporkan kasus itu kepada aparat penegak hukum di Propinsi Riau, tetapi sampai saat ini operasional koperasi air kehidupan  masih tetap lancar melakukan aktivitas di dalam kawasan, padahal saya siap bersaksi bahwa lahan Koperasi Air Kehidupan berada dalam kawasan hutan,”ungkap Mhd Ariadi Tarigan kepada awak media ini.

Selain itu, Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui awak media ini mengaku baru mendengar yang namanya koperasi air kehidupan beroperasi di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis itu.

 “Baru kali ini saya mendengar nama Koperasi Air Kehidupan. Setahu saya Koperasi Air Kehidupan belum mengantongi izin dari DPMPST Kabupaten Siak,”ujar Zulfikri.

Ketua Koperasi Air Kehidupan, Dian Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348.., namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.

Begitu juga, Kepala Badan pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru,kendati sudah diupayakan konfirmasi soal aktivitas K.A.K dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis tersebut, namun hingga saat ini, Kepala Badan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara Seksi Wilayah II Pekanbaru masih memilih bungkam.

Menurut anggota SPPI, Jakiman Situmorang,  pihak koperasi air kehidupan disinyalir bisa atur oknum  petugas yang berkompoten di Provinsi Riau untuk melakukan PHK sepihak sekaligus melakukan pengosongkan rumah dinas karyawannya secara paksa, tanpa penetapan PHI.

Tindakan pihak Koperasi Air Kehidupan diduga memakai tangan sekelompok “preman” untuk pengosongan rumah dinas karyawannya korban PHK sepihak, tak berprikemanusiaan.

“Pemilik koperasi air kehidupan seperti “kebal hukum”, karena pemilik K.A.K diduga  bisa atur oknum aparat yang berwenang di Riau ini, sehingga bisa sesuka hatinya untuk PHK karyawan dan mengosongkan rumah dinas karyawan secara paksa,”keluh Jakiman Situmorang.

Lanjutnya, barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Lobo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis.

Pengosongan  terhadap rumah karyawan korban PHK sepihak dilakukan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur.

Pengurus SPPI sangat prihatin melihat musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan KAK, pada tanggal 2 Juni 2017.

Berjumlah 5 orang anak-anak karyawan korban PHK ini trauma akibat pengosongan rumahnya secara paksa oleh sekelompok preman yang diduga sengaja didatangkan oleh pihak KAK untuk merampas barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Berjumlah 50 Kepala keluarga (KK) karyawan koperasi air kehidupan korban PHK sepihak tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak KAK, padahal mereka sudah karyawan tetap selama 5 tahun lebih di K.A.K di Kecamatan Kandis.

Berdasarkan slip gaji yang dibuat staff HRD koperasi air kehidupan,Nircantua Sinurat, pada bulan maret 2017, bahwa upah pokok karyawan tetap bernama Jakiman Situmorang, jabatan mandur gaji pokok Rp.1.380.330,-/bulan. Karyawan tetap bernama Roma Rio Simaremare, jabatan Mekanik gaji pokok Rp.1.380.330,-.Karyawan tetap bernama Manri Siringo-Ringo, jabatan sopir BM 9577 SA, upah pokok Rp. 1.380.330,-/bulan.

Karyawan tetap bernama Zulkifli, jabatan sopir BH 9327 SC, upah pokok Rp. 1.380.330.-. Karyawan tetap bernama Sabam Simanjuntak, jabatan sopir BM 9130 SA, upah pokok Rp. 1.380.330,-. Karyawan tetap bernama Cisanto, jabatan Op Jhondere III, upah pokok Rp. 1.380.330,-. Karyawan tetap bernama Sapri, upah pokok Rp.1.380.330,-. Karyawan tetap bernama Baringin Pasaribu, upah pokok Rp. 1.380.330,-. .Karyawan tetap bernama Riswan Saruksuk, upah pokok Rp. 1.380.330,-.

Selain itu, salah seorang karyawan bernama Saba’aro Zamasi mengalami kecelakaan kerja saat panen buah sawit di lingkungan Koperasi Air Kehidupan dan mata Saba’aro Zamasi kena brondolan buah sawit.

“Akibat kejadian tersebut, Saba’aro Zamasi kehilangan matanya sebelah kanan, tetapi pada waktu itu, pihak perusahaan berjanji bahwa saudara Saba’aro Zamasi akan diangkat sebagai karyawan gaji bulanan, tetapi sampai saat ini saudara Saba’aro Zamasi belum pernah menerima gaji bulanan, padahal surat perjanjian antara pihak koperasi air kehidupan dengan Saba”aro Zamasi diketahui oleh pihak Dinaker Siak,”tutur Sadarman.

Bahwa Saba’aro Zamasi sudah berulang kali mengingatkan mandor, Asisten di koperasi air kehidupan agar perjanjian yang dibuat pihak koperasi air kehidupan dilakukan sesuai surat perjanjian yang diketahui oleh pihak Disnaker Siak tersebut.

“Tapi sampai saat ini tidak ada respons dari mandor maupun dari asisten Koperasi Air Kehidupan. Untuk itu, kami minta kepada media kompasriau agar berita ini dimuat, karena ketika kami tanya terkait surat perjanjian koperasi itu kepada staf HRD, Nircantua Sinurat, tetapi HRD Nircantua Sinurat selalu mengatakan dengan nada keras,”Kalau kalian nuntut, nuntut aja sana”,”ujar Sadarman menirukan ucapan Nircantua Sinurat.***(Red).

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here