Oknum Polisi Kehutanan “Petieskan” Kasus Hutan 7000 Hektar

0
372

Pekanbaru,kompasriau-Kendati Dian Anggaran Situmorang sebagai Ketua Koperasi Air Kehidupan, di Jalan Caltex KM-18,Desa Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, pada tanggal 6 September 2017, telah memenuhi panggilan Kepala Unit perkara Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Llingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau, terkait dugaan aktivitas koperasi air kehidupan berada di dalam kawasan hutan, namun hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus alih fungsi kawasan hutan, seluas 7000 hektar tersebut diduga “dipetieskan” oknum Polisi Kehutanan Provinsi Riau.

Padahal, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan Provinsi Riau adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Hal tersebut diungkapkan J.Situmeang kepada awak media ini di kantor kompasriau.com, Jumat (2/3/2018), setelah membaca gencarnya pemberitaan di media olnine kompasriau.com, soal  dugaan Ketua Koperasi Air Kehidupan “kebal hukum”.

“Ketua koperasi air kehidupan seakan terkesan “kebal hukum. Buktinya, kendati wartawan media ini telah melayangkan konfirmasi tertulis kepada petinggi aparat yang kerkompoten di Provinsi Riau, terkait alih fungsi kawasan hutan tersebut, namun sampai saat ini, oknum petugas yang berkompoten di Dinas Kehutanan masih memilih bungkam,”kritik J.Situmeang.

J.Situmeang menduga bahwa aktivitas ilegal koperasi air kehidupan dibeking oknum aparat yang berkompoten di Jakarta, sehingga oknum petugas yang berkompoten di Provinsi Riau “takut” menindaklanjuti proses hukum kasus alih fungsi kawasan hutan, seluas 7000 hektar tersebut.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa salah seorang petugas di lingkungan markas Polisi Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yang tidak mau ditulis namanya mengatakan, bahwa pemanggilan terhadap Ketua Koperasi Air Kehidupan tersebut terkait pemberitaan media online kompasriau.com, soal dugaan pembukaan perkebunan seluas 7000 hektar di dalam kawasan hutan di Desa Sam-sam, Kecamatan Kandis.

Koperasi Air Kehidupan diduga mengalihfungsikan kawasan Hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Bahwa sebelum pemanggilan terhadap ketua koperasi Air Kehidupan, petugas Polisi Kehutanan Dinas LHK Propinsi Riau, Edi Sinaga bersama anggotanya sudah melakukan cross-check kelokasi perkebunan Koperasi Air Kehidupan. Namun, Kanit Perkara, Edi Sinaga, ketika diupayakan awak media ini menemuinya, guna konfirmasi terkait pemanggilan tersebut, Edi Sinaga tidak ada ditempat. Menurut sumber di instansi kantor Polisi Kehutanan di Jalan Dahlia Pekanbaru,  Edi Sinaga sedang keluar.

“Tadi ada Pak Edi diruangan memeriksa Ketua Koperasi Air Kehidupan, Dian Situmorang,”ujar salah seorang petugas di lingkungan marga Polisi Dinas Kehutanan yang bermarkas di Jalan Dahlia Pekanbaru.

Menurutnya, bahwa Ketua Koperasi Koperasi Air Kehidupan, Dian Anggara Situmorang hadir di markas Polisi Kehutanan LHK Propinsi Riau sekitar pukul 09.00 Wib.

“Setelah dimintai keterangan oleh penyidik, pada pukul 12 Wib, Ketua Koperasi Air Kehidupan tampak keluar dari ruangan Kanit Penyidik Polisi Kehutanan, Edi Sinaga. Berselang beberapa saat kemudian disusul keluar oleh Edi Sinaga dari markas Polisi Kehutanan ini,”ungkap petugas di lingkungan markas Polisi Kehutanan kepada awak media ini.

Terkait hal itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru, masih memilih bungkam soal dugaan Koperasi Air Kehidupan bebas melakukan aktivitasnya secara ilegal di kawasan hutan seluas 7000 hektar secara ilegal di Kecamatan Kandis, kendati awak media telah mengajukan konfirmasi secara tertulis.

Gencarnya pemberitaan terkait kasus tersebut, anggota DPRD Siak yang membidangi kehutanan, Mhd Ariadi Tarigan menyatakan siap menjadi saksi, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit koperasi air kehidupan atau PT Aek Natio Grup di KM-18 Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan.

“Kami DPRD Siak sudah melaporkan kasus itu kepada aparat penegak hukum di Propinsi Riau, tetapi sampai saat ini operasional koperasi air kehidupan  masih tetap lancar melakukan aktivitas di dalam kawasan, padahal saya siap bersaksi bahwa lahan Koperasi Air Kehidupan berada dalam kawasan hutan,”kata Mhd Ariadi Tarigan kepada kompasriau.

Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui media ini mengaku baru mendengar yang namanya koperasi air kehidupan beroperasi di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis itu.

Pendiri Koperasi Air Kehidupan, Ir.Binsar Situmorang dan Ketua K.A.K, Dian Anggara Situmorang dan Senior Manager, Ir Harianto Siburian masih memilih bungkam soal perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mutiara Samsam Kandis dan perizinan perkebunan K.A.K seluas 7000 hektar di kawasan Desa Sam-Sam itu.***(Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here