Penggugat Dan Tergugat Menunggu Putusan Pimpinan PUPR

0
163

Dumai, kompasriauSidang perdana gugatan warga Kampung Baru Bagan Besar, Kota Dumai, Selasa (6/3/2018), merupakan agenda pengenalan surat bukti kuasa penggugat dan kuasa tergugat kepada hakim majelis.

Setelah pengenalan bukti surat kuasa atau pengacara penggugat dan kuasa tergugat diminta dan diperiksa dalam sidang tersebut, majelis hakim mengarahkan dan memberikan kesempatan para pihak, baik para penggugat maupun tergugat untuk berdamai.

Usai acara sidang perdana di gelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) klas IA Dumai, tahapan mediasi diluar persidangan pun ditempuh dan bertempat di ruangan mediasi kantor PN Dumai dipimpin hakim mediator, Muhammad Sacral Ritonga, SH.

Para warga atau penggugat diantaranya Poniman, Juma’i, Meswanto, Suparni, Supartik, Solihin dan Asmirah didampingi pengacaranya Destiur Ida Hasibuan SH, terlibat langsung dalam pertemuan mediasi.

Sedangkan dari para tergugat yang hadir dan masuk dalam pertemuan mediasi adalah diataranya Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Kemeterian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Wilayah Riau, Eva Monalisa Krona Tambunan SE, selaku tergugat I.

Selain PPK Kementerian PUPR, pihak BPN Dumai selaku tergugat II dan Kuasa Pemko Dumai tergugat III juga turut serta dalam acara pertemuan mediasi.

Dalam kesempatan mediasi tersebut, awak media ini mendengar suara-suara alot silih berganti menyampaikan unek-uneknya soal masalah ganti rugi lahan warga tersebut.

Warga para penggugat kepada hakim mediator mengatakan harga ganti rugi lahan mereka sangat tidak wajar karena dihargai sangat murah oleh pelaksana pengadaan jalan tol, yakni Rp 7000 per meternya

“Harga ini sangat murah dan tidak masuk akal, karena itu kami meminta keadilan,”ujar mereka.

Penggugat meminta kementerian PUPR paling tidak membayar tanah mereka sama dengan warga lainnya yang hingga di bayar Rp 61 ribu permeternya.

“Kalau memang semua lahan warga dibayar Rp 7000,- per meter tidak masalah, tetapi persoalannya hanya lahan kami yang dekat pemukiman dibayar Rp 7000,-“, sedangkan warga lainnya yang lahannya sangat jauh dari pemukiman warga dan kondisi lahan gambut dibayar Rp 60 ribu hingga Rp 80 ribuan permetenya,”ujar penggugat pada hakim mediator seakan protes.

Dalam kesempatan mediasi itu, Eva Monalisa Krona Tambunan, pada hakim mediator Muhammad Sacral Ritonga SH, mengatakan pada intinya bahwa para penggugat sudah setuju dan sudah menerima ganti rugi (maksud Eva yakni Rp 7000,- per meter-red). Hal tersebut kata Eva Monalisa merupakan hasil penilaian tim appraisal dan sudah klir.

Menanggapi apa yang disampaikan Eva Monalisa kepada hakim mediator, para penggugat membenarkan kalau pihaknya sudah menerima uang ganti rugi lahan mereka Rp 7000,- permeter, akan tetapi mereka protes bahkan membuat surat protes dan penolakan atas harga lahan mereka yang murah.

Namun kemudian mereka mau menerima uang ganti rugi lahan mereka Rp 7000,- per meter, menurut penggugat karena mereka mengaku mendapat penekanan-penekanan dari oknum-oknum.

Selain itu, mereka katanya juga ditakut-takuti oleh pihak-pihak oknum pelaksana ganti rugi dengan menyebut kalau mereka (penggugat-red) tidak mau menerima uang ganti rugi tanah mereka, proyek jalan tol akan tetap dilaksanakan.

“Kalau pun klian tidak mau terima dan menggugat ke pengadilan, bisa saja uang klian makin berkurang klian terima,”ujar salah seorang penggugat kepada media ini sebelumnya menirukan kalimat yang disampaikan salah seorang pelaksana jalan tol kepada penggugat karena itu mereka itu semakin kuatir.

Perlu diketahui, kepada media ini pernah dijelaskan para penggugat, bahwa mereka melakukan gugatan kepada para tergugat, diakui penggugat tidak lain karena warga yang laiannya (warga penerima ganti rugi tahap pertama dan tahap ke tiga-red) kemudian diketahui mereka ternyata dibayar lebih mahal dari tanah mereka. Karena itu mereka (penggugat-red) pun merasa diperlakukan tidak adil maka kemudian mereka melakukan gugatan ke PN Dumai.

Dalam pertemuan mediasi tadi, Eva Monalisa selaku PPK Pengadaan jalan tol tidak dapat memberikan kesimpulan kepada hakim mediator terkait permintaan penggugat apakah tergugat I (kementerian PUPR) mau berdamai dengan warga (penggugat-red) untuk memenuhi atau membayar tambahan ganti rugi lahan penggugat sebagaimana harga lahan warga yang dibayar lebih mahal, karena itu, Eva menyampaikan akan koordinasi dengan pimpinanya di kementerian PUPR RI di Jakarta.

Sehungan mediasi tersebut belum ada kesimpulan, apakah proses sidang gugatan akan berlanjut atau berdamai, maka kesimpulan hasil mediasi dari tergugat I akan disampaikan tergugat pada sidang mediasi pekan mendatang.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here