Warga Berharap Dapat Keadilan Di PN Dumai Soal Ganti Rugi Tanah Jalan Tol

0
81

Dumai, kompasriau-Warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai berharap mendapat keadilan dari hakim PN Dumai yang memeriksa perkara  gugatan soal ganti rugi tanah jalan tol yang harganya tidak wajar dan tidak adil.

Harapan tersebut diungkapkan Supartik, salah seorang diantara penggugat lainnya yang melakukan gugatan kepada pejabat pengadaan jalan tol Kandis-Dumai, BPN dan menggugat Pemko Dumai.

Alasan tersebut diungkapkan Supartik dan rekannya, katanya mengingat pihak appraisal yang dijuluki tim appraisal independen untuk penentu harga lahan mereka, justru dituding tidak masuk akal dan tidak berkeadilan ketika memperlakukan dan menempatkan hak warga.

Usai acara mediasi lingkungan Pengadilan Negeri (PN) klas IA Dumai, Selasa (12/3/2018), kepada media ini disebut Supartik, bahwa sebelumnya mereka protes dan keberatan soal harga lahan mereka dinilai rendah dan sangat murah yakni Rp 7000,- permeter persegi.

Selain protes, surat penolakan keberatan maupun minta appis kepada pejabat teras pemko Dumai dan kepada salah seorang anggota DPRD Dumai sudah dilakukan mereka. Akan tetapi tidak ada pengaruh dan tidak muncul solusi soal kenaikan harga.

Justeru desakan dan penekanan-penekanan agar harga Rp 7000,- per meter mereka terima datang dari pihak pengadaan jalan tol maupun dari pihak kelurahan.

Selain penekanan dan desakan, mereka kata Supartik bahkan terkesan ditakuti kalau tidak mau menerima uang mereka maka uang mereka akan dititip di pengadilan bahkan kalau warga pun menggugat ke Pengadilan, kalaupun menang bisa saja katanya uang warga makin sedikit mereka terima. Inilah irama-irama penekanan dan desakan diterima warga.

Maka akibat desakan-desakan yang beraroma menakuti warga agar menerima saja uang ganti rugi walau harganya sangat tidak wajar dan tidak pantas, maka Supartik dan kawan-kawannya dengan terpaksa mau menandatangani dan menerima uang ganti rugi lahan mereka yang murah itu.

Akan tetapi berjalan waktu, kata Supartik dan temannya kemudian mengetahui kalau kelompok warga yang menerima ganti rugi lahan jalan tol tahap I dan tahap III, ternyata dibayar lebih mahal dari lahan Supartik dan kawannya yang dibayar tahap II.

Diakui Supartik, ketika pihak BPN Dumai dan pihak pengadaan jalan tol mengundang warga yang lahannya terdampak pengadaan jalan tol Kandis- Dumai, dilakukan dengan waktu berbeda dan hari berbeda. Artinya terpisah dan tidak saling mengetahui perkembangan saol harga, sehingga soal berapa harga lahan warga dibayar tidak diketahui.

Bahkan menurut Supartik, warga yang lainnya (pembayaran tahap I dan tahap III-red) dikira supartik sama dengan mereka dibayar Rp 7000,- per meter atau dibawah Rp 7000,- mengingat ucapan salah seorang pengadaan jalan tol tersebut kepada Supartik dkknya pernah mengatakan bahwa harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan mereka adalah Rp 4000,- per meternya, akan tetapi pembayaran tahap I dan tahap III faktanya dibayar jauh lebih mahal dari mereka (Rp 61 ribu hingga Rp 78 per meter per segi-red).

Dijelaskan Supartik diamini rekannya sesama penggugat, lahan warga yang dibayar tahap I dan tahap III katanya bervariasi diantaranya ada Rp 61 ribu hingga Rp 78 ribu per meter persegi dengan lahan jenis gambut.

Sedangkan lahan penggugat (Poniman dkk-red) yang dibayar tahap II kata Supartik, harganya cukup memprihatinkan karena jauh diambang batas kemurahan yakni Rp 7000,- hingga Rp 8000,- per meter per segi, padahal dekat dengan pemukiman dan jenis lahan tanah keras, jelas Supartik.

Karena Supartik dkk merasakan mereka diperlakukan tidak adil dan mengganggap ada ketidak beresan dari pihak penilai atau tim appraisal yang menentukan harga tanah mereka sangat rendah tidak rasional dan tidak masuk akal, maka Supartik Cs sepakat melakukan gugatan kepengadilan.

Atas gugatan tersebut, baik Supartik, Poniman dan kawan-kawannya yang lain berharap kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dapat merasakan ketidak adilan yang mereka terima, sehingga dengan nurani dan keadilan sesungguhnya diputuskan hakim berpihak kepada mereka (Poniman dkk-red).***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here