Sidang Lanjutan Perkara Ganti Rugi Jalan Tol

0
84

Dumai, kompasriau-Sidang perkara ganti rugi jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai memasuki agenda pembacaan surat gugatan dari para penggugat.

Surat gugatan dugaan perbuatan melawan hukum ini disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, Destiur Ida Hasibuan SH, Selasa (27/3/2018) sekitar pukul 11.00. Wib.

Sidang perkara ganti rugi tanah jalan tol ini dipimpin Hakim Hendri Tobing SH, yang juga selaku wakil ketua PN Dumai.

Sidang di gelar di ruangan sidang utama Pengadilan Negeri (PN) klas IA Dumai, dibantu dua hakim anggota, Desbertua Naibaho SH dan hakim Adiswarna Chainur Putra SH CN M.Hum, dengan Panitera Pengganti (PP) Parlianto.

Acara sidang ini tampak berjalan singkat karena tahapan sidang masih agenda pembacaan surat gugatan dari kuasa penggugat.

Karenanya, atas gugatan para penggugat terkait perkara tersebut, kuasa para tergugat kepada majelis hakim menanggapi dengan menyebut akan melakukan surat jawaban terhadap surat gugatan penggugat.

Sebagaimana dalam sidang sebelumnya, pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan jalan tol Kandis-Dumai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) wilayah Riau selaku tergugat I, Eva Monalisa Krona Tambunan SE, tampak hadir dalam sidang.

Demikian dengan warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur selaku penggugat dalam perkara ini cukup antusias menghadiri acara sidang guna mengetahui perkembangan jalannya sidang gugatan mereka.

Destiur Ida Hasibuan SH usai jalannya sidang kepada crew media ini mengatakan, materi gugatannya menggugat para tergugat merupakan perlakuan kesenjangan dan krisis keadilan dari pihak tergugat dinilai sudah dipuncak kronis kesenjangan soal ganti rugi lahan warga (penggugat) terdampak pengadaan jalan tol.

Tergugat I merupakan pemberi kuasa kepada tim appraisal atau tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Cabang Pekanbaru Riau, dibawah kepemimpinan Ir Veny Rinalny, MAPPI (cerd), selaku pemerima kuasa penuh untuk menilai atau menentukan harga bidang lahan warga (penggugat).

Dimana kata Destiur, Tim appraisal dinilai telah melanggar UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangaunan kepentingan umum.

Menurut Destiur, tim appraisal KJPP Cabang Pekanbaru tidak menempatkan asas kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, keselarasan, kesepakatan dan tidak menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak dalam hal ini para warga penggugat.

“Hal ini bertentangan dan melanggar UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum,” ujar Destiur.

Kemudian, kendati BPN selaku tergugat II atau selaku ketua pelaksana pengadaan lahan jalan tol dan pihak Pemko Dumai selaku tergugat III, tentunya mengetehui perkembangan soal nilai jual atau harga bidang tanah pada wilayah kerja instansi ini, namun dinilai seakan tidak perduli pada warga atau penggugat. Namun disebut Destiur, para tergugat selalu memberikan jawaban kepada penggugat  “Itu sudah ketentuan dari atas”.

Kata Destiur, dimana para tergugat I,II dan tergugat III ketika menilai atau menentukan harga bidang tanah para penggugat, harganya sangat tidak wajar, tidak berkeadilan dan tidak berkemanusiaan bahkan terjadi tindakan diskriminasi,”ungkap Destiur.

Oleh karena itu, Destiur SH berharap kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa perkara tersebut, dimohon untuk menempatkan roh keadilan yang sebenarnya dalam perkara tersebut.

Destiur juga berharap agar majelis hakim dapat menyamakan harga tanah penggugat dengan harga tanah warga lainnya yang dibayar Rp 78 ribu per meter per segi.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, para tergugat merupakan warga Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, diantaranya, Poniman, Juma’i, Meswanto, Suparni, Supartik, Solihin dan Asmirah.

Bahwa lokasi bidang tanah mereka yang terdampak pengadaan jalan tol Kandis-Dumai, sebahagian berada di belakang rumah mereka dan dibelakang pemukiman warga Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.

Tanah mereka yang sebahagian sempadan langsung dan sehamparan dengan pemukiman tersebut dinilai harganya oleh tim appraisal KJPP dengan harga Rp 7000 per meter per segi.

Sedangkan yang jauh dari pemukiman warga dan kondisi tanah merupakan lahan gambut, tim appraisal KJPP menilai harga cukup tinggi bervariasi dari Rp.32 ribu, Rp 38 ribu hingga Rp 61 per meter per segi,”ujar penggugat.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here