Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Merugikan Sejumlah Warga Dumai

0
88

Dumai, kompasriau-Ganti rugi lahan warga terdampak pengadaan tanah jalur Kandis- Dumai khususnya di wilayah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, berbuah dilema dan mendapat sorotan tajam dari sejumlah masyarakat di kota Dumai.

Destiur Ida Hasibuan SH, merupakan kuasa hukum sejumlah warga kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai mengungkapkan, kebijakan pemerintah dalam memberikan ganti rugi lahan warga merupakan bentuk atau “upaya pemiskinan secara sistematis terhadap warga”.

Alasan ini sangat mendasar dan beralasan menurut Destiur Ida, SH, dimana menurut Destiur, sejumlah warga kampung baru yang menjadi kliennya sudah merasakan kerugian atas dampak pengadaan jalur jalan tol dimaksud.

Dalam hal ini, pejabat pengadaan tanah jalan tol dibawah nauangan kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), BPN maupun tim appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang ditunjuk kemeterian ATR/BPN dan pihak Pemko Dumai, dengan jelas sudah merugikan warga khususnya warga kampung baru yang saat ini perkaranya berproses di Pengadilan Negeri kelas IA Dumai,”jelas Destiur.

“Dengan uang ganti rugi sebesar Rp 7 hingga Rp 8 ribu per meter dari nilai tanah tidak dapat dipergunakan warga atau penggugat untuk membeli tanah kebun agar bisa melanjutkan hidup sebagai petani kembali,”tegas Destiur.

Yang sebelumnya sebagai petani kebun kelapa sawit maupun karet dapat menikmati hasil demi kelangsungan kehidupan keluarga, namun setelah adanya proyek jalan tol semuanya berubah karena para warga atau penggugat tidak dapat lagi memenuhi kehidupan keluarganya dengan tidak dapatnya kembali membeli atau membuka kebun kelapa sawit atau kebun karet.

“Bagaimana kami bisa mempergunakan uang ganti rugi lahan kami untuk mengganti kebun sawit, karena harga lahan kami dibayar pemerintah cukup murah. Sementara sehamparan tanah warga lainnya dibayar mahal,”ujar Supartik salah seorang penggugat membenarkan penjelasan Destiur pada awak media ini di lingkungan PN Dumai.

Melihat permasalahan yang menyedihkan dialami warga dimaksud, Destiur kepada pemerintah melalui pengadilan berharap agar pemerintah dalam hal ini kemeterian PUPR pusat dapat memenuhi dan memberikan rasa keadilan bagi warga yang merasa hak dan kelangsungan kehidupannya dirampas.

“Saya berharap agar pemerintah melalui pengadilan dapat memenuhi permintaan warga dengan membayar harga lahan mereka yang adil dan wajar paling tidak setara dengan harga lahan warga lainnya satu hamparan dibayar lebih mahal yakni seharga Rp 38 ribu, Rp 61 ribu atau Rp 78 ribu per meternya,”pinta Destiur berharap.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here