Sidang Lanjutan Perkara Ganti Rugi Tanah Pengadaan Jalan Tol

0
70

Dumai, kompasriau-Sidang lanjutan perkara ganti rugi lahan warga Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai terdampak pengadaan tanah jalan tol Kandis-Dumai masih terus berproses di Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Dumai.

Agenda sidang ini masih memberikan surat replik para penggugat (Poniman dkk), lewat pengacaranya Destiur Ida Hasibuan SH, atas jawaban dari para tergugat I, II tergugat III menanggapi surat gugatan penggugat.

Destiur Ida SH, dalam sidang lanjutan perkara ini mengatakan, bahwa tindakan para tergugat dalam pelaksanaan ganti rugi lahan para penggugat ditudingnya telah melanggar Undang-Undang RI No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 9 ayat 1 dan 2 undang undang ini menegaskan, dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan maupun kepentingan masyarakat.

Dimana kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, menurut undang-undang  ini harus mengedepankan pemberian ganti rugi lahan warga yang layak dan adil dengan tetap menjamin kepentingan hukum yang berhak, kata undang undang itu.

Akan tetapi, dalam praktek pemberian ganti rugi lahan warga Kampung Baru terdampak pengadaan jalan tol Kandis Dumai oleh penyelenggara pengadaan tanah jalan tol, dalam hal ini para tergugat I, II dan tergugat III sudah jelas bertentangan dengan amanah undang undang tersebut karena menilai dan mengganti rugi lahan para penggugat sangat tidak layak dan tidak adil.

Hal ini yang disampaikan Destiur Ida Hasibuan SH, dalam surat repliknya pada sidang lanjutan agenda pembacaan surat replik para penggugat menjawab surat jawaban tergugat I, tergugat II dan tergugat III menanggapi surat gugatan para penggugat dalam perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2018/PN.DUM.

Selain itu, Destiur Ida SH dalam surat repliknya mengatakan, jawaban para tergugat menanggapi gugatan para penggugat juga sarat dengan kebohongan dan membuat dalil mengada-ada, hal itu dinilai Destiur hanya untuk sekedar mencari alasan pembenar atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat.

Apa yang disampaikan Destiur Ida menyebut jawaban tergugat I, tergugat II suatu dalil mengada-ada dan berbohong cukup beralasan. Dimana pengakuan para tergugat menyebut sudah melaksanakan pengadaan tanah jalan tol sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tidak benar, “apa yang sudah sesuai, padahal ganti rugi lahan para penggugat (warga kampung baru) sungguh tidak layak dan tidak adil,”ungkap Destiur.

“Pelaksanaan pengadaan jalan tol Kandis Dumai oleh para tergugat boleh-boleh saja kata mereka sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku. Yang menjadi masalah adalah soal ganti rugi lahan warga atau penggugat tidak sesuai amanah undang undang yang berlaku”, jelas Destiur pada media ini usai menjalani sidang.

Selain itu, Destiur Ida Hasibuan SH mengatakan tidak menapikan atau tidak membantah soal tata cara yang tepat dan benar didalilkan tergugat I yang menyebut pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai masuk dalam proyek strategis Nasional berdasarkan UU RI Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum bisa saja sudah benar.

Demikian pelaksanaan proses pemetaan lahan warga yang terdampak jalur tol juga bisa saja sesuai Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Perunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, akan tetapi lagi lagi ditegaskan Destiur bahwa permasalahan yang timbul di dalamnya adalah soal tata cara menilai dan memberi harga ganti rugi tanah bagi para penggugat jelas tidak layak dan tidak adil.

“Dimana dan bagaimana keprofesionalan tim appraisal menilai harga tanah, apakah BPN dan Pertanahan Pemko Dumai juga tidak dapat mengetahui harga tanah yang wajar dan bukankah harga tanah antara lokasi pemukiman dan fisik tanah merupakan pembanding yang signifikan”, imbuh Destiur sembari bertanya.

Hal inilah yang menjadi masalah dipertanyakan para penggugat kata Destiur, apakah menurut para tergugat sudah layak dan adil memberikan ganti rugi lahan yang diberikan kepada mereka (para penggugat-red) seharga Rp 7 ribu hingga Rp 8 ribuan per meter per segi, tanya Destiur.

Sedangkan tanah pihak lain yang merupakan satu hamparan dengan lahan para penggugat dan yang lainnya jauh dari pemukiman dan kondisi fisik tanah bergambut kata Destiur menegaskan, dinilai dan dibayar jauh lebih tinggi dan mahal bervariasi, yakni antara Rp 38 ribu, Rp 61 ribu hingga Rp 85 ribu per meternya.

“Ini lah yang kita pertanyakan ada apa dengan pelaksana pengadaan jalan tol tersebut, karenanya warga menggugat ke pengadilan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum”, jelas Destiur Hasibuan seraya berharap majelis hakim dengan arif melihat keluhan warga para penggugat.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here