Ratusan Masyarakat Tagih Janji PT Marita Makmur Jaya

0
205

Bengkalis,kompasriau-Ratusan masyarakat dan mahasiswa Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis mendatangi kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit Marita Makmur Jaya (MMJ), guna mempertanyakan kembali janji-janji kerjasama dengan masyarakat.

Menurut sejumlah masyarakat Pulau Rupat, PT.Marita Makmur Jaya yang berdiri pada tahun 2007 diduga melakukan pembohongan kepada masyarakat melalui Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota), yang sampai saat ini belum terealisasi .Bahkan belum ada titik terang, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang sudah menunggu cukup lama.

Masyarakat Desa Darul aman, Kelurahan Tanjung kapal dan Kelurahan Batu panjang  yang tergabung  dalam wadah Koperasi Rupat jaya ini sudah berkali_kali mempertanyakan permasalahan bagi hasil ini ke manajemen PT.Marita Makmur Jaya, bahkan berhadapan dengan Direkturnya, Maria, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti kapan akan diserahkanya kembali tanah-tanah kelompok yang di pinjam perusahaan dan juga kapan dimulainya bagi hasil dengan masyarakat melalui pola KKPA ini.

Bahkan Koperasi Rupat Jaya yang menjadi tempat bernaung masyarakat dalam hal ini juga tidak pernah memberikan klarifikasi dan cenderung menjauh dengan masyarakat yang menjadi anggota, sehingga masyarakat menduga adanya persekongkolan antara PT.MMJ dengan KUD Rupat Jaya untuk mengelabui masyarakat.

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Rupat-Bengkalis (HPMR-B) bersama masyarakat, Senin, (16/04/2018) ini tidak hanya melakukan aksi di Kantor PT.MMJ, namun di awali dengan melakukan orasi di Kantor UPTD Koperasi dan Kantor Kecamatan Rupat, pukul 09.00. Wib yang di terima langsung oleh Camat Rupat, Hanafi.

Dihadapan anggota aksi Camat Rupat, Hanafi berharap untuk tetap menjaga ketertiban dan menerima apa yang menjadi tuntutan masyarakat untuk di teruskan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, sehingga ada langkah-langkah untuk dapat mencari solusi antara PT-MMJ dengan  masyarakat.

“Kami harapkan semua anggota aksi tetap menjaga ketertiban dan untuk semua tuntutan akan kami teruskan ke Pemerintah Bengkalis, sehingga ada mediasi yang menghasilkan solusi terbaik untuk masyarakat,”saran Hanafi kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Koordinator Lapangan (KorLap), Sobari, berharap kepada pihak PT,MMJ untuk dapat segera melakukan atau menepati janji-janji dengan masyarakat baik dengan kelompok tani atau KKPA  yang di kelola KUD.Rupat Jaya dengan cara memberikan kepastian waktu pelaksanaanya dengan waktu yang se singkat-singkatnya mengingat para anggota  banyak yang sudah meninggal tanpa menikmati hasil karena keangkuhan perusahaan, kata Sobari.

Setelah melakukan mediasi bersama Camat Rupat, Kepala UPTD Koperasi dan Ketua KUD Rupat Jaya, Zaeli yahya tidak menemukan hasil, maka aksi unjuk rasa  dilanjutkan  di Kantor PT.MMJ, guna mendapatkan kejelasan dari Direktur perusahaan.

Dengan didampingi  Camat Rupat, Hanafi dan Kapolsek Rupat AKP.Masrial S.sos dengan pengawalan anggota Polsek Rupat, Rupat Utara, di bantu anggota dari Polres Bengkalis yang berjumlah sekira 50 orang, pengunjuk rasa  tiba di kantor PT,MMJ dan di terima langsung oleh Direktur perusahaan, Maria.

Bertempat dihalaman Kelenteng PT.MM,  masyarakat melakukan mediasi guna memperoleh kejelasan tentang bagi hasil melalui pola Plasma dan juga tentang tukar guling dengan kelompok  tani  masyarakat.‘

Menjawab tuntutan asksi, Maria mengakui adanya kelompok masyarakat yang tergabung oleh KUD.Rupat Jaya dengan pola KKPA dan juga kelompok tani masyarakat, namun pihak perusahaan belum bisa membagikan saat ini mengingat perusahaan sedang mengerjakan tahap II seluas 7000 hektar  yang akan menjadi lokasi pembagian bersama masyarakat dan saat ini baru terealisasi pengejaanya seluas 3000 hektar.

Menanggapi adanya isu tentang kejanggalan terbitnya HGU Tahun 2004 dengan tegas Maria menjawab bahwa perusahaan sudah memenangkan dalam persidangan PTUN dan itu sah demi hukum.

Sedangkan mengenai persoalan tenaga kerja yang tidak mengikuti peraturan menteri Tenaga kerja, Maria berdalih bahwa dalam perusahaanya tidak ada karyawan tetap, namun semuanya tenaga kontrak atau pekerja borongan, sehingga pekerja tidak ada perlindungan dari segi manapun tak terkecuali untuk urusan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.

“Semua pekerja di sini adalah pekerja lepas atau borongan. Jadi tak ada karyawan tetap,”cetus Maria.

Dengan jawaban direktur PT.MMJ  yang terkesan berbelit-belit tesebut, maka masyarakat yang di wakili Korlap mendesak untuk bisa  menyepakati bersama dengan perjanjian tertulis waktu di bagikanya hak-hak masyarakat mengingat usia perusahaan sudah mencapai 17 Tahun dan apabila masyarakat diminta untuk menunggu pada proses selesai perkebunan tahap II, maka masyarakat harus menunggu sekira 15 tahun mendatang dan itu sudah keluar dari proses kesepakatan, karena dalam dokumen perjanjian tidak ada mengenal istilah tahab II.

Namun perusahaan tidak mau menyepakati secara tertulis apa yang menjadi tuntutan  para aksi unjuk rasa, kemudian sekira pukul 16.30 Wib, masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam asksi membubarkan diri dengan tertib dan dilanjutkan dengan mediasi di rumah Kepala desa Darul aman, Pramujo Rosyid,S.Hi dengan kepakatan meminta dilakukan mediasi bersama PT.MMJ  dan semua pihak yang terlibat di kantor Camat Rupat minggu mendatang.**** (Ank)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here