Kebijakan Camat TPTM Memasang Spanduk Berpotensi Menimbulkan Konflik

0
227

Dumai,kompasriau-Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Rokan Hilir, Anirzam menanggapi terkait sengketa lahan perbatasan Dumai-Rokan Hilir, yang belakangan ini kian memanas konflik antara warga dengan pihak perusahaan.

Kian memanasnya konflik antara warga dengan pihak perusahaan tersebut diduga pemicunya terkait pemasangan spanduk Upika Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir yang bertulisan “Anda memasuki wilayah kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir”

“Dilokasi hutan produksi, plang foto Camat Tanah Putih Tanjung Melawan, Nurmansyah, foto Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan, Iptu Kornel Sirait, foto Penghulu Labuhan Papan, Saidi dan foto Ketua MPA. Spanduk ditempel pada dinding Pos PT. WMTI yang sedang melakukan kegiatan membuka hutan dengan menggunakan alat berat excavator,”ungkap Anirzam kepada awak media ini.

Menurut Anirzam, plang Upika Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yang berdiri tegak dilokasi PT. WMTI tersebut, belakangan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan dan tidak kondusifnya daerah tersebut.

“Konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan bakal terus terjadi, bila mana dibiarkan, karena kebun sawit milik masyarakat rata digilas dengan alat berat diduga milik PT WMTI, yang saat ini sedang beraktivitas membuka kebun kelapa sawit,”keluh Anirzam.

Menurut Anirzam, lahan masyarakat yang diratakan dengan tanah oleh PT. WMTI berkisar 300 hektar. “Sementara keberadaan PT. WMTI perlu dipertanyakan, siapa yang memberi izin, Camatkah atau Penghulu?,”tanya Anirzam kepada awak media ini, Kamis (19/4/2018).

Karena Anirzam  mencium aroma yang menggiurkan bahwa di lokasi yang dipersengketakan itu diduga terjadi jual beli tanah negara antara oknum yang tidak peduli dengan lingkungan dengan pihak perusahaan, yang disinyalir surat jual beli tersebut dikeluarkan oleh Penghulu.

Camat Tanah Putih Tanjung Melawan (TPTM) Rokan Hilir, Nurmansyah, ketika dikonfirmasi via telepon genggamnya mengatakan baru-baru ini, pemasangan plang tersebut adalah untuk mengingatkan para penggarap di daerah tersebut, karena menurut Nurmansyah, di daerah tersebut sering masuk para penggarap lahan di wilayah hukum Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan tanah Putih Tanjung Melawan.

Ketika ditanya soal aktivitas PT. WMTI membuka kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, tetapi diduga tidak ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.? . Namun   Camat Tanah Putih Tanjung Melawan, Nurmansyah tidak membantahnya. “Nanti saya cek kelapangan,”ujar Nurmansyah.

Menurut Nurmansyah, pihaknya sudah lama mengetahui warga Dumai membuka kebun kelapa sawit di wilayah hukum Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

“Ada beberapa orang yang buka kebun kelapa sawit di daerah ini, yaitu Yanto, Boy dan masih banyak nama-nama lain membuka kebun di Kepenghuluan Labuhan Papan. Oleh karena itu,kita dirikan plang nama Upika di wilayah ini, karena mereka membuka kebun diwilayah Rokan Hilir ini, tidak pernah melapor keberadaan kebun sawit mereka,”ujar Nurmansyah.

Lebih lanjut Nurmansyah mengatakan, sejumlah masyarakat yang membuka kebun sawit diwilayah Rokan Hilir, hingga saat ini tidak pernah bayar pajak (PBB).

“Semua masyarakat yang membuka kebun yang masuk di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, akan kita ditertibkan. Saya sudah masuk ke wilayah perbatasan, ternyata perkebunan sawit itu masuk wilayah Rokan Hilir,”terangnya.

Salah seorang warga, Mawi, ketika ditemui awak media ini, Sabtu (14/04/2018), mengaku bahwa perkebunan kelapa sawit miliknya seluas 28 hektar. Lokasi  perkebunan kelapa sawit tersebut berada di As-I Jl. Bunga Kelurahan Tanjung Penyebal, Kecamatan Sungai Sembilan, kota Dumai. Namun oleh pihak penghulu Labuhan Papan mengatakan bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, berada di kawasan Kepenghuluan Labuhan Papan.

“Saya sudah temui staf Kepenghuluan Labuhan Papan, kalau memang kebun sawit saya berada di wilayah Labuhan papan, yah tolong diukur dengan biaya pengukuran sebesar Rp.2.000.000,-, tetapi sudah 1 minggu belum juga diukur dengan luas 28 hektar, karena seluruhnya sudah rata dengan tanah karena digilas alat berat milik perusahaan, yang saat ini sedang membuka kebun kelapa sawit. Kerugian saya akibat perusakan kelapa sawit tersebut sekitar Rp.500.000.000,-,”terang Mawi.

Menurut Mawi, lahan perkebunan sawit miliknya tersebut diperoleh dari Kelompok Tani Karya Sepakat Mandiri, yang di ketuai, Yanto.  Lokasi kebun sawit tersebut percis berada di pos milik perusahaan, tetapi kebun kelapa sawit tersebut sudah dilululantakkan dengan alat berat excavator.

“Kejadian itu sudah saya laporkan kepada ketua kelompok. Saya pasrah, kerugian itu bagi saya sangat besar. Saya berharap pak Yanto selaku ketua segera menyelesaikan kasus ini,”harap Mawi.

Ketua kelompok tani Mandiri Karya Sepakat, Yanto,ketika ditemui awak media ini, Rabu (18/04/2018), membenarkan luas lahan perkebunan kelapa  sawit milik Mawi sekitar 28 hektar, yang diperoleh secara keseluruhan dari kelompok tani.

“Kebun sawit milik Mawi dan anggota lainnya sudah ditanam pada tahun 2017, tetapi sudah rata dengan tanah diluluhlantakkan oleh perusahaan yang sedang beraktifitas membuka kebun diatas kebun sawit milik anggota kelompok Karya Sepakat Mandiri. Luas lahan yang diluluhlantakkan perusahaan sekitar 300 hektar. Luas lahan anggota yang dirusak sudah diinfentarisir, jadi kita akan menempuh jalur hukum, karena bukti-bukti kepemilikan kelompok tani lengkap,”tandas Yanto*** (Salamuddin Purba).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here