Kenapa Ketua DPRD Dumai Tidak Meneruskan Surat DPN PKPI Pusat Ke KPU?

0
144

Bidang Hukum KPU Kota Dumai: Kepengurusan PKPI kota Dumai Tidak Ada Dualime

Dumai, kompasriau-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai memastikan tidak ada dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Dumai.

Pernyataan ini langsung dikemukakan oleh bidang hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, Paul SH.

Pengakuan tidak adanya dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Dumai, disampaikan Paul SH kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Dumai, saat dirinya (Paul) dihadirkan sebagai saksi.

Dihadapan sidang yang dihadiri kuasa penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum nomor : 38/PDT-G/2017/PN.DUM, saksi Paul SH menyebut PKPI Kota Dumai tidak ada dualisme.

Sebagaimana diketahui, perkara perdata ini diajukan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia, Prof DR AM Hendropriyono dan Sekretaris Jenderal DPN PKPI, DR Imam Anshori Saleh SH M.hum,melalui Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKP Indonesia Kota Dumai.

PKPI menggugat Ketua DPRD Kota Dumai, Gusri Efendy dugaan perbuatan melawan hukum karena Ketua DPRD Dumai tidak meneruskan surat pemecatan salah seorang anggota DPRD Kota Dumai merupakan kader PKPI Dumai yang suratnya dikeluarkan Ketua DPN PKP Indonesia, Hendropriyono.

Dimana, surat pemecatan oknum anggota Dewan dari partai PKPI yang dikirim ke ketua DPRD Dumai adalah perihal agar ketua DPRD Dumai, Gusri Efendy melanjutkan surat tersebut ke KPU Kota Dumai untuk dilakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap salah seorang anggota DPRD yang dipecat PKPI Pusat, namun hal ini tidak dilaksanakan ketua DPRD Dumai, Gusri Efendy, kata Paul saksi KPU Kota Dumai.

Namun menyikapi jawaban tergugat ketua DPRD Dumai melalui kuasa hukumnya dalam surat jawaban nomor : 171.3/DPRD/2017/471 menyebut PKPI dualisme jelas dibantah pihak KPU Kota Dumai.

“Tidak ada dualisme PKP Indonesia di Kota Dumai,”ujar Paul SH menjawab pertanyaan majelis hakim PN Dumai yang dipimpin hakim Firman Khadapi SH.

Selain mempertanyakan soal pengakuan tergugat Ketua DPRD Dumai Gusri Efendy melalui kuasa hukumnya (PH) menyebut PKP Indonesia Kota Dumai yang sudah dibantah pihak KPU Kota Dumai tersebut, majelis hakim kepada saksi Paul SH kembali melemparkan pertanyaan “Siapa Ketua PKP I Pusat”.

Atas pertanyaan majelis hakim PN Dumai tersebut, saksi Paul SH yang merupakan bidang hukum KPU Kota Dumai  menjelaskan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Nasional PKPI Pusat adalah Frof DR AM Hendropriyono.

Sementara itu, kuasa penggugat PKPI didampingi Ketua Dewan PKPI Kota Dumai, Parluhutan Harianja, usai proses sidang agenda mendengarkan keterangan saksi di PN Dumai, kepada media ini mengungkapkan, dengan tidak adanya dualisme PKPI sebagaimana diakui KPU Kota Dumai, maka ketua DPRD Kota Dumai Gusri Efendy tidak punya hak untuk menahan surat PAW PKPI.

“Surat pemberitahuan dan permintaan agar dilakukan PAW PKP Indonesia dikeluarkan dan ditandatangani ketua DPN PKP Indonesia Hendropriyono. Jadi ketua DPRD Kota Dumai harus melanjutkan surat tersebut ke KPU Kota Dumai,”imbuh Parluhutan Harianja dan dibenarkan kuasa hukumnya.

Disinggung soal isi surat gugatan PKPI yang juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 5 miliar atas kerugian yang dialami penggugat (PKPI) karena Ketua DPRD tidak melaksanakan PAW, baik kerugian materi maupun kerugian immateri atau kerugian moril, menurut Parluhutan Harianja, merupakan satu kesatuan dalam surat gugatannya kepada tergugat.

Dimana, kerugian yang dialami PKPI Kota Dumai adalah penggugat (PKPI Dumai) tidak lagi menerima iuran anggota untuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI Dumai yang sebelumnya iuran kader PKPI sebagai anggota DPRD Dumai sebesar Rp 2 juta tidak diterima PKPI Kota Dumai.***(Aston Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here