PN Dumai Berikan Kesempatan Musyawarah

0
184

Dumai, kompasriau.com-Terkait permohonan eksekusi terhadap sebidang tanah di lingkungan RT.13, RT 14,RT.15 dan RT.16, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Pengadilan Negeri kelas IA Dumai memberikan para pihak termohon eksekusi dan pemohon eksekusi untuk kesempatan bermusyawarah sebagaimana amanat Undang-Undang.

Arahan kesempatan untuk dilaksanakan musyawarah sebelum PN Dumai melaksanakan tindakan eksekusi atas putusan hukum sesuai penetapan eksekusi, dihadapan ratusan warga langsung disampaikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Dumai, DR Agus Rusianto SH.MH.

Sekitar dua ratusan warga hadir di PN Dumai memenuhi panggilan juru sita PN Dumai, mendapat arahan dan penjelasan soal aanmaning bagi warga termohon eksekusi oleh Agus Rusianto, Rabu (2/5/2018).

Namun, karena panggilan aanmaning tersebut belum hadiri oleh pihak PT CPI, maka PN Dumai kepada ratusan warga menyebut akan melakukan pertemuan aanmaning lanjutan, pada tanggal 14 Juni 2018 mendatang.

Ketua PN Dumai, Agus Rusianto kepada ratusan warga Bumi Ayu di halaman kantor PN Dumai, adalah menyampaikan arahan dan pejelasan akan rencana pelaksanaan eksekusi di lahan yang di duduki warga Bumi Ayu sebagai tergugat atau termohon eksekusi, karena putusan tidak dapat dibatalkan, kata Agus.

Dalam arahannya disela menyampaikan peringatan (aanmaning) kepada warga termohon eksekusi, Agus Rusianto menyebut agar warga termohon eksekusi bersedia atau dapat melaksanakan eksekusi dengan kesadaran sendiri.

“Tetapi Pengadilan masih memberikan kesempatan untuk musyawarah karena tidak tertutup kemungkinan menempuh musyawarah,”ujar Agus, kepada warga yang hadir di PN Dumai.

Disela penyampaian peringatan dan arahan kepada warga termohon eksekusi, Ketua PN Dumai, DR Agus Rusianto SH MH, juga berharap dan meminta warga untuk tidak lagi terjadi peralihan hak dalam tanah sengketa objek eksekusi.

Menurut ketua PN tersebut, bahwa putusan akan pelaksanaan eksekusi tidak bisa dibatalkan, akan tetapi musyawarah kita berikan dengan pihak pemohon dan termohon eksekusi. “Jadi kita tidak menutup pintu musyawarah, namun kalau tidak ada kesepakatan musyarah, maka putusan eksekusi akan kita lakukan,”jelas Agus Rusianto kepada warga termohon.

Menanggapi hal itu, Advokat, Hotland, SH sebagai kuasa tergugat III, Marihot Sianturi, ketika dikonfirmasi awak media ini, Jumat (4/5/2018), mengatakan, ratusan warga yang berdomilisi diatas tanah terperkara tersebut akan melakukan upaya perlawan hukum terhadap putusan perkara tersebut, karena menurut Hotland, puluhan masyarakat yang berdomisili di atas tanah tersebut tidak pernah sebagai tergugat dalam perkara tersebut.

“Tergugat III tidak pernah diikutkan pada sidang pemeriksaan setempat (PS). Begitu juga pimpinan Gereja yang sudah lama berdomisili diatas terperkara tersebut tidak pernah sebagai tergugat dan tidak pernah menerima surat dari Pengadilan Negeri Dumai, bahwa Gedung Gereja dan rumah warga itu akan dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Dumai. Jadi kita akan pelajari dulu putusan perkara tersebut, kapan dilakukan sidang pemeriksaan setempat,”tegas Hotland.

Dalam kesempatan pertemuan aanmaning tersebut, penggugat atau pemohon eksekusi melalui kuasa/pengacaranya, Armyn RE SH, meminta agar PN Dumai melaksanakan putusan hukum sesuai penetapan eksekusi atas tanah sesuai penetapan PN Dumai Nomor 13/PEN-PDT.G/1994/PN-DUM.

Pengacara atau kuasa yang berhak atas penetapan eksekusi, Armyn.RE.SH, didampingi dua rekannya juga kuasa hukum penggugat/pemohon eksekusi kepada PN Dumai menyebut agar hukum ditegakkan sesuai dengan hukum itu sendiri. Dimana pe penetapan putusan nomor 13/PEN.PDT.G/1994/PN Dum dan penetapan eksekusi nomor 2/Eks.Pdt.G/2018/PN Dum dimintanya untuk dilaksanakan sesuai tujuan hukum.

Sebagaimana duduk perkara sengketa sebidang lahan sudah pemperoleh putusan incrah yang kini diduduki ratusan warga di wilayah jalan gunung bromo, Kelurahan Bumi Ayu, Kacamatanya Dumai Timur Kota Dumai, sudah digugat sejak tahun 1994 silam.

Barita Simbolon (kini Alm) warga Dumai, swasta, dalam perkara ini merupakan penggugat I dan Dja’afar warga jalan Sudirman Kota Dumai, pensiunan ABRI selaku penggugat II.

Barita Simbolon dan Dja’afar, melakukan gugatan terhadap 30 warga Bumi Ayu, Abdul Kotel tergugat I, Musa tergugat II, Marihot Sianturi tergugat III dan tergugat lainnya atau Abdul Kotel dan kawan kawan (dkk sejumlah 30 warga) saat ini termohon eksekusi.

Dalam perkara antara penggugat (Barita Simbolon dan Dja’afar) dan tergugat Abdul Kotel (sudah alm) dkk, PN Dumai memenangkan penggugat perkara nomor : 13/Pdt/G/1999/PN.DUM tanggal 13 Januari 1995.

Sementara itu, atas kekalahan di sidang tingkat pertama PN Dumai, upaya hukum banding ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Riau (PTR) dilakukan para tergugat Abdul Kotel dkk. Namun putusan PTR atas banding para tergugat (Abd Kotel dkk) Nomor 41/Pdt/1995/PTR, juga mengalahkan Abdul Kotel dkk.

Atas putusan PTR tersebut, para tergugat Abd Kotel dkk juga melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA RI). Namun putusan MA Nomor 2544 K/Pdt/1996 dan putusan MA nomor 95 PK/Pdt/2002, tanggal 22 Desember 2002, juga memenangkan penggugat atau mengalahkan Abd Kotel, dkk.

Sementara itu, kata Panitera PN Dumai, Sahat Hutagalung SH kepada ratusan warga Bumi Ayu dalam proses aanmaning tersebut menjelaskan, sehubungan dengan putusan MA tersebut, PT Caltex Pacific Indonesia (CPI), sekarang PT Chevron Indonesia, melakukan/mengajukan perlawanan kepada PN Dumai.

Akan tetapi, atas perlawanan PT CPI tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Dumai menyatakan Bantahan/perlawanan PT CPI tidak dapat diterima, hal tersebut tertuang dalam putusan PN perkara nomor 11/Pdt/PLW/2004/PN.DUM, tanggal 21 Desember 2004.

Demikian di tingkat banding PTR lanjut Panitera Sahat Hutagalung menjelaskan, juga menguatkan putusan hakim PN Dumai tersebut dan di Mahkamah Agung (MA) imbuh panitera itu juga menolak kasasi pemohon PT CPI.

Berangkat dari putusan MA yang terbilang sudah dua puluhan tahun itu, pihak penggugat dalam hal ini pemohon eksekusi melayangkan pernohonan eksekusi kepada PN Dumai tertanggal 19 Maret 2018, memohon eksekusi terhadap putusan nomor 13/Pdt/G/1994/PN.DUM tertanggal 13 Januari 1995 tersebut.

Permohonan eksekusi tersebut diajukan Onike Simbolon, beralamat di Kamp Kancah, Cihideung Parompong, Bandung Barat dan Sahat Simbolon, warga Jaya Mukti Kota Dumai, merupakan ahli waris Barita Simbolon (Alm) atau penggugat melalui kuasa hukumnya Diary Law Firm, Jalan Cireundeu Raya, Tangerang Selatan.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here