Siapa “Biang Kerok” Soal Perbedaan Harga Ganti Rugi Tanah Jalan Tol?

0
107

Dumai, kompasriau.com-Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa penilai atau menentukan harga per meter bidang tanah milik warga terdampak jalan tol Pekanbaru-Kandis- Dumai, khususnya wilayah Bukit Kapur Dumai, ditetapkan tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Abdullah Fitriantoro & Rekan Cabang Pekanbaru Riau, di pimpin Veny Rinalny.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, Eva Monalisa K Tambunan SE, kepada awak media ini sebelumnya menjelaskan, tim Appraisal memiliki kewenangan sendiri soal menentukan harga tanah milik warga terdampak pengadaan lahan jalan tol tidak dapat di intervensi pihaknya (kementerian PUPR) maupun pihak BPN, karena tim appraisal merupakan tim independen, kata Eva.

Eva Monalisa menjelaskan, tim appraisal (tim penilai) harga tanah dari KJPP Cabang Pekanbaru Riau tersebut sudah memiliki teknis untuk menilai objek tanah yang akan ditentukan harganya karena appraisal tersebut kata Eva sudah punya standar menilai.

Akan tetapi, apa yang diungkapkan Eva Monalisa menyebutkan bahwa tim appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan Cabang Pekanbaru Riau memiliki teknis dan standar menilai lahan jalan tol terkesan seakan berbanding terbalik di lapangan.

Dimana, soal teknis dan standar yang diterapkan tim appraisal menilai atau menentukan harga tanah sebagaimana diakui PPK kementerian PUPR ini terkesan menjadi pemicu atau merupakan indikasi “biang kerok” memunculkan berbagai persoalan bagi warga terdampak jalan tol tersebut.

Selain persoalan dihadapi sebahagian warga dimaksud, hal itu juga berbias pada terganggunya kelancaran pada pekerjaan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai.

Kenapa tidak, karena standar menilai tanah warga diterapkan oleh appraisal dalam menilai dan menentukan harga tanah per meternya milik warga terdampar jalan tol dimaksut seakan dilakukan “serampangan dan acak acakan” sehingga sejumlah kelompok warga merasa dirugikan maka warga melakukan gugatan ke pengadilan.

Alasan tersebut cukup mendasar dengan berangkat dari harga tanah yang dinilai tim appraisal nilainya berbeda beda harga per meternya, padahal lahan tersebut masih satu hamparan atau saling bersempadan dan fostur atau letak kondisi tanah hal yang sama, akan tetapi harga bisa di nilai berbeda jauh cukup signifikan, yakni antara Rp 7 ribuan dengan Rp 81 ribuan.

Gambaran ini terungkap dari pengakuan tiga orang saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara gugatan perkara ganti rugi jalan tol di gelar di Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Dumai, dengan penggugat Poniman dkk, Selasa (15/4/2018).

Tiga saksi tersebut yakni Hari Kusharyanto, Samri dan saksi Zulkifli. Saksi ini merupakan bagian warga lainnya penerima ganti rugi lahan jalan tol wilayah Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

Dimana saksi Samri dan saksi Zulkifli dan sejumlah warga lainnya merupakan kelompok daftar penerima ganti rugi pada tahap atau gelombang I (pertama), sedangkan saksi Hari Kushariyanto dan sejumlah warga lainnya masuk pada daftar kelompok IV (empat).

Sementara kelompok penggugat (Poniman dkk) yang menggugat pihak pengadaan tanah jalan tol, BPN dan Pemko Dumai atau sedang tahapan proses sidang di PN Dumai, merupakan kelompok atau gelombang II.

Para kelompok warga ini disebut berbeda waktu atau gelombang saat dilakukan pertemuan di kantor kecamatan Bukit Kapur kota Dumai oleh pelaksana pengadaan. Artinya, antara kelompok satu dan kelompok lainnya tidak saling mengetahui harga tanah yang ditentukan tim appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro Cab Pekanbaru Riau.

Pantauan awak media ini dalam sidang perkara ganti rugi jalan tol yang dipimpin hakim Hendri Tobing SH MH itu, saksi Hari Kushariyanto kepada majelis hakim mengakui, bahwa tanah dia dan warga lainnya sekitar 13 KK (kelompok gelombang IV) harga per meternya Rp. 81 ribu.

Dengan jumlah harga tanah saksi Hari dan warga satu kelompok dengan saksi Hari sebesar Rp 81 ribu per meter, diakui Hari jauh berbeda dengan harga tanah Poniman dkk (penggugat) antara Rp 7000 hingga sekitar Rp 8000 an, maka menurut Hari tidak layak dan tidak adil.

“Menurut saya harga tanah Poniman dkk jelas tidak layak dan tidak adil, karena kami bertetangga dan tanah kami bersempadan langsung, tapi beda harga,”ungkap Hari dihadapan sidang menjawab pertanyaan kuasa hukum PPK kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku tergugat I dalam perkara Poniman dan kawan kawan (dkk).

Sementara itu, soal jumlah harga tanah saksi Samri dan Zulkifli yang dinilai atau ditentukan tim appraisal KJPP tersebut, menurut saksi Samri dan saksi Zulkifli kepada majelis hakim atas pertanyaan Destiur Ida Hasibuan SH pengacara Poniman dkk, nilainya juga cukup tinggi Rp 79 ribu cukup jauh rendah dibanding harga tanah milik para penggugat (Poniman dkk), kata saksi itu.

“Sepantasnya pak kalau nilai ganti rugi tanah saya itu seharusnya Rp 150 ribu ke atas, tapi macam mana lagi sudah tertera di surat itu, mau tidak mau saya tanda tangani dan terima,”ungkap saksi Zulkifli kepada hakim sembari menyebut kalau dia tidak pernah dipanggil musyawarah soal harga tanah tersebut.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here