Senin, Sumidjan Dilaporkan Ke Polres Dumai

0
132

DUMAI,KOMPASRIAU.com-Suhaimi, yang bertempat tinggal di Jl.Gatot Subroto,Kelurahan Mekar Sari, Kota Dumai, akan melaporkan Sumidjan ke Kepolisian Resor Kota Dumai. Pasalnya, Sumidjan diduga dengan sengaja memalsukan tandatangan orang tuanya almarhum H.Imam Hasan dalam surat keterangan memakai/mengusahakan tanah nomor: 128/1968 atas nama Sumidjan.

“Kami akan laporkan kasus pemalsuan tanda tangan ini ke Polres Dumai, karena tanda tangan orang tua kami almarhum diduga dipalsukan di dalam surat keterangan memakai tanah atas nama Sumidjan ini, karena tandatangan orang tua saya di surat keterengan tanah ini tidak benar dan kami duga dipalsukan,”ucap Suhaimi kepada awak media ini dihadapan ahli warisnya Almarhum Usman H.Razak di kantor Advokat Pendi Lubis, SH, Kamis (4/10/2018).

Begitu juga mantan wakil Penghulu Pangkalan Sesai, Abdul Hadi B menyatakan, surat keterangan memakai/mengusahakan tanah nomor: 128/1968 atas nama Sumidjan dan tandatangan Penghulu Pangkalan Sesai, A.Kasim adalah tidak benar dan RKnya juga tidak benar.

Ketua RT.12, Kelurahan Mekar Sari, Asdi Harahap membenarkan puluhan masyarakat di Kelurahan Mekar Sari telah melayangkan surat ke Polres Dumai, terkait dugaan Sumidjan memakai surat keterangan tanah palsu untuk melakukan pengukuran tanah masyarakat di lingkungan RT.12,Kelurahan Mekar Sari.

“Kita sudah jelaskan kepada penyidik di Polres Dumai, bahwa Sumidjan diduga memakai surat keterangan memakai tanah palsu, seperti tandatangan Ketua RK Hadji Hasan dan Penghulu Panggalan Sesai ini misalnya, diduga dengan sengaja dipalsukan di dalam surat keterangan ini, karena Sumidjan tidak pernah memiliki tanah di lingkungan RT.12, Kelurahan Mekar Sari,”ungkap Ketua Rt.12, Asdi Harahap kepada awak media ini di Kantor Advokat Pendi Lubis, SH,Kamis (4/10/2018).

Menanggapi hal tersebut, Advokat Pendi Lubis, SH mengatakan, hari Senin depan,  ahli waris dari almarhum Usman H.Razak akan melaporkan Sumidjan dan Donal Simbolon ke Polres Dumai, dugaan tindak pidana memakai surat palsu dalam perkara nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Dum.

“Perkara nomor:44/Pdt.G/2010/PN.Dum sudah mempunyai keputusan hukum tetap, majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai sudah menyatakan semua alat bukti tergugat Donal Sombolon dan kawan-kawannya cacat hukum dan batal demi hukum diatas objek perkara itu. Jadi, hari Senin depan, saya sebagai kuasa hukum Ahmad Tohar akan melayangkan surat  kepada bapak Kapolres Dumai, Kapolda Riau, bapak Kapolri di Jakarta,”ujar Pendi Lubis.

Pendi Lubis mengatakan, Jhony Sombolon, Donal Smbolon, Davidson Simbolon, Alex Siringo-Ringo, Kendi Silalahi, Ganti Sihotang, Martius Muka Silaban,TR.Silalahi,Oloan Parulian Sihite dan Marjuang Nababan, sudah menyatakan bersedia membongkar sendiri bangunan rumahnya masing-masing dari atas tanah milik keluarga Ahmad Tohar tanpa membebani pemohon eksekusi, Ahmad Tohar.

“Para termohon eksekusi, Jhony Simbolon dkk minta waktu selama 4 bulan sampai dengan akhir bulan Februari dan awak bulan Maret, tanah objek perkara di lingkungan RT.12, Keluarahan Mekar Sari itu sudah harus kosong,”kata Pendi Lubis.

Namun aneh menurut Pendi Lubis SH, bahwa muncul bernama Sumidjan diduga disuruh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memakai surat keterangan memakai/mengusahakan tanah seolah-olah isinya benar, Sumidjan memiliki tanah diatas tanah milik Ahmad Tohar seluas 8 hektar, yang terletak di lingkungan RT.12,Kelurahan Mekar Sari.

“Ahli waris Almarhum Usman H.Razak  akan melaporkan Sumidjan ke Polres Dumai, dugaan tindak pidana memakai surat keterangan palsu, karena surat keterangan memakai tanah seluas 45 hektar atas nama Sumidjan diduga direkayasa oleh orang lain yang ingin menguasai tanah Ahmad Tohar dengan maksud  untuk menunda-nunda eksekusi perkara nomor:44/Pdt.G/2010/PN.Dum, yang telah dimenangkan oleh Ahmad Tohar,”ujar Pendi Lubis.

Padahal, menurut Pendi Lubis, tanah objek perkara seluas  8 hektar perkara perdatanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tanah tersebut sudah diletakkan sita eksekusi, pada tanggal 20 Juni 2017, namun Sumidjan seakan terkesan tidak menghormati putusan Pengadilan mulai dari tingkat Peradilan pertama sampai ke tingkat Mahkamah Agung.

Awak media ini belum berhasil menemui Sumidjan, guna konfirmasi terkait hal tersebut, karena ketika diupayakan konfirmasi via telepon genggamnya, namun hingga berita ini dimuat belum ada jawabannya.***(Kriston).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here