Sidang Terdakwa Rengsia Boru Silalahi Digelar Di PN Dumai

0
241

DUMAI,KOMPASRIAU.com-Sidang perdana perkara dugaan memalsukan tanda tangan atau memakai surat palsu, dengan terdakwa Rengsia Boru Silalahi, digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Dumai, Kamis (4/10/2018), dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Setelah sidang dibuka oleh majelis hakim, Hakim Ketua, Hendri Tobing. SH.MH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa Rengsia Boru Silalahi, apakah terdakwa sehat? Dijawab terdakwa. “Sehat pak majelis. Kemudian hakim Ketua memberi kesempatan kepada JPU Herry Susanto, SH untuk membacakan surat dakwaan terdakwa Rengsia Boru Silalahi.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum,Herry Susanto, SH mengatakan, tanda tangan almarhum J. Hutahaen di dalam beberapa kwitansi yang identik dengan asli dijadikan penyidik ahli forensik Poldasu Medan pembanding terhadap 4 (empat) kwitansi yang diserahkan terdakwa Rengsia Boru Silalahi kepada penyidik Polres Dumai untuk di uji Laboraturium.  Ternyata hasil uji Laboratorium menunjukkan bahwa tanda tangan almarhum J.Hutahaen dikwitansi tersebut non identik alias berbeda dengan tanda tangan J. Hutahaen.

Perbuatan terdakwa Rengsia Boru Silalahi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP.

Informasi yang berhasil dihimpun tim kompasriau menyebutkan, terungkapnya dugaan pemalsuan tanda tangan ini, ketika penyidik Polres Dumai membawa (Berkas Kwitansi untuk di uji Laboratorium di Poldasu Medan), yang jumlahnya menurut terdakwa hanya empat lembar.  Ternyata setelah diperiksa di Poldasu Medan, ada satu lembar kwitansi dengan nilai pinjaman Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah), pada tahun 2013 yang ditanda tangani almarhum J. Hutahaen.

Menurut keluarga J.Hutahaen, hanya satu tanda tangan J.Hutahaen yang identik dengan tanda tangan J.Hutahaen sesuai dengan berapa tanda tangan J.Hutahaen yang dikumpulkan penyidik dari beberapa tempat, termasuk dari Dealer Toyota Motor dan lain-lain, maka dari empat kwitansi disimpulkan non identik.

Sebelumnya, semasa hidupnya L.Boru Simanjuntak isterinya J.Hutahaen digugat terdakwa RS Boru Silalahi di Pengadilan Negeri Dumai, pada tahun 2015, dengan mengajukan bukti surat kwitansi yang terdiri dari empat lembar yang non identik, sedangkan satu lembar kwitansi yang identik tidak dijadikan sebagai bukti surat utang di dalam perkara gugatan perdata tersebut diduga hanya kwitansi yang non identik.

Kwitansi tersebut diduga dijadikan bukti oleh terdakwa Rengsia Boru Silalahi di dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dumai. Dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Dumai, terdakwa RS Boru Silalahi dimenangkan, karena menurut Keluarga J.Hutahaen, kwitansi yang identik tidak pernah diadili dalam kasus perdatanya.

Berdasarkan hal tersebut, isteri almarhum J.Hutahaen, L. Br Simanjuntak melaporkan R.S Br Silalahi ke Polres Dumai setelah mengetahui bahwa kwitansi yang dimiliki terdakwa non identik sesuai dengan hasil Laboratorium Poldasu Medan dan hasil laporannya.

Pengamatan tim kompasriau di Pengadilan Negeri Dumai, terdakwa Rengsia Boru Silalahi tidak pernah di tahan mulai jadi tersangka di Kepolisian Resor Kota Dumai sampai jadi terdakwa, diperiksa di Pengadilan Negeri Dumai. Namun Hakim ketua tidak mempertanyakan dalil-dalil atau alasannya terdakwa tidak ditahan.?

Penasehat Hukum Keluarga J.Hutahaen, Mangatur Nainggolan, SE.SH. MM, CLA, ketika dimintai tanggapannya terkait kasus ini mengatakan, pasal 263 yang diterapkan oleh Jaksa penuntut umum adalah kategori dilakukan penahanan terhadap terdakwa.

“Kalaupun tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa Rengsia Boru Silalahi, tentu ada alasan yang dapat di pertimbangannya dan terdakwa tidak harus ditahan,”terang Mangatur.

Menurut Mangatur,  yang paling urgen dalam kasus ini adalah bukti surat yang diajukan terdakwa dalam kasus gugatan perdata, yang intinya belum pernah di Lab oleh pihak terkait justru bukti surat kwitansi yang non identik itu yang memenangkan terdakwa dalam gugatan perdata melawan tergugat isetri almarhum J. Hutahaen. Sementara dalam kasus pidana bukti surat adalah kwitansi yang identik terdiri dari  satu lembar yang ditanda tangani almarhum pada tahun 2013 lalu.

“Kita sebagai kuasa Hukum dari pihak Keluarga almarhum siap mengawal dan mengikuti kasus ini demi keadilan, karena ada yang aneh dan janggal dalam perkara gugatan  perdata yang memenangkan penggugat dengan bukti surat yang non identik. Untuk itu dipandang perlu majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menggunakan surat non identik pada perkara gugatan dan justru bukti surat yang non identik itulah menjadikan RS Br Silalahi menjadi terdakwa,”ujar Mangatur kepada kompasriau.***(Jeston Karlop Situmeang)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here