Pendi Lubis, SH Surati Kapolres Dumai Terkait Dugaan Sumidjan Memakai Surat Palsu

0
147

DUMAI,KOMPASRIAU.com-Advokat Pendi Lubis SH, yang berkantor di Jl.Kelakap Tujuh, N0: 25, kota Dumai, selaku penasehat hukum (PH) A.Tohar Usman, hari ini Senin (8/10/2018),melayangkan surat ke Kapolres Dumai, tekait dugaan tindak pidana memakai surat keterangan memakai/mengusahakan tanah palsu atas nama Sumidjan.

Pendi Lubis meminta kepada penyidik kepolisian Resor Kota Dumai untuk menerima laporan ahli waris almarhum Usman R.Razak dalam perkara dugaan Sumidjan melaporkan A.Tohar Usman memakai surat keterangan “palsu”.

Pasalnya, pada tanggal 3 Desember 2017, Sumidjan membuat laporan Polisi ke Polres Dumai, melaporkan ahli waris Usman H.Razak bernama Ahmad Tohar Usman, dugaan memakai surat palsu, dengan dasar laporan Sumidjan memakai surat keterangan memakai/mengusahakan tanah tahun 1968, seluas 45 hektar, yang terletak di Lingkungan RT.12,Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan.

“Sumidjan tidak mempunyai dasar hukum menyatakan surat keterangan tanah atas nama almarhum Usman H.Razak palsu dan melaporkan ahli warisnya Usman H.Razak ke Polres Dumai. Tindakan Sumidjan sangat keliru dan diduga melakukan tindakan perbuatan melawan hukum,”ungkap Pendi Lubis,SH kepada kompasriau di Jl.Ombak Kota Dumai, Senin (8/10/2018).

Lanjutnya, ahli warisnya almarhum Usman H.Razak sudah bersusah payah untuk mempertahankan tanahnya dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli warisnya almarhum Barita Simbolon dan kawan-kawanya.

“Dengan dasar hukum apa Sumidjan dirugikan oleh ahli warinya Usman H.Razak, sementara objek perkara seluas 8 hektar masih dikuasai oleh ahli warinya almarhum Barita Simbolon dan kawan-kawannya, tetapi yang dirugikan adalah ahli warisnya almarhum Usman H.Razak baik secara moril maupun materil,”ujar Pendi Lubis.

Kata Pendi Lubis, laporan Sumidjan ke Polres Dumai salah alamat dan keliru, karena tanah ahli waris Usman H.Razak dengan seluas 8 hektar sudah dinyatakan hakim Pengadilan Negeri Dumai, objek perkara adalah hak milik ahli warisnya Usman H.Razak dan perkara itu sudah mempunyai berkekuatan tetap berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Dumai nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Dum, putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 103/Pdt/2011/PTR dan putusan Mahkamah Agung nomor: 1005 K/Pdt/2012.

“Tetapi Sumidjan diduga kuat dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu oleh permainan mafia tanah, agar tidak jadi dilaksanakan jurusita Pengadilan Negeri Dumai eksekusi perkara tersebut, karena surat keterangan tanah atas nama Sumidjan terindikasi rekayasa, baru dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, setelah Sumidjan pulang dari Kediri Pulau Jawa. Selama ini dimana Sumidjan dan apa buktinya tanah itu pernah dikelolanya,kok baru sekarang muncul, mengaku-ngaku memiliki tanah seluas 45 hektar diatas tanah Usman H.Razak, sementara perkara perbuatan melawan hukum ahli warisnya Barita Simbolon di objek perkara tersebut sudah hampir 9 tahun proses hukumnya di Pengadilan,”urai Pendi Lubis seraya sambil menunjukkan dokumen perkara perdata tersebut.

Pendi Lubis menguraikan isi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 1956, Pasal 1 sampai Pasal 4 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan No.628K/Pid/1984. Bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perkara atas suatu barang atau tentang suatu hubungan antara dua bela pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdata adanya atau suatu tidak adanya hak perdata itu.

“Perkara perdatanya sudah secara detil kita jelas kepada oknum aparat yang menangani perkara pidana terdakwa A.Tohar Usman, tetapi oknum aparat seakan keliru dan terkesan tidak profesional dalam menangani perkara pidana ini dan menetapkan A.Tohar Usman sebagai tersangka. Seharusnya Sumidjan membuktikan dulu keabsahan surat keterangan tanahnya dan menguggat secara proses perdata di Pengadilan Negeri Dumai, apakah benar Sumidjan memiliki tanah diatas objek perkara, baru bisa Sumidjan melaporkan A.Tohar Usman secara pidana, kalau perkara perdatanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,’terang Pendi Lubis.

Namun menurut Pendi Lubis, Sumidjan diduga memberikan keterangan palsu kepada penyidik dan mengaku memiliki tanah seluas 45 hektar di lingkungan RT.12, berdasarkan surat keterangan memakai/mengusahakan tanah, pada tanggal 21 November 1968, padahal berdasarkan keterangan Ketua RT.12, Ketua LPMK setempat, tokoh masyarakat dan saksi-saksi sempadan tanah di lingkungan RT.12, bahwa Sumidjan tidak pernah memiliki tanah ataupun mengelola tanah di lingkungan RT.12,Kelurahan Mekar Sari.

“Hari ini kita sudah melayangkan surat kepada bapak Kapolres Dumai. Mudah-mudahan dugaan tindak pidana ini cepat terungkap, karena Sumidjan tidak pernah memiliki diatas tanah hak milik A.Tohar Usman di lingkungan RT.12, sesuai dengan keterangan saksi-saksi sempadan tanah yang sudah puluhan tahun bertempat tinggal di lingkungan RT.12,”ujar Pendi Lubis SH.

Menurut Pendi, sejumlah masyarakat di lingkungan RT.12,Kelurahan Mekar Sari bersedia menjadi saksi dalam kasus dugaan tindak pidana memakai surat palsu tersebut, karena keterangan saksi menjadi alat bukti sah dipersidangan dan sangat membantu penegakan hukum mengungkap suatu tindak pidana.

“Sumidjan diduga memberikan keterangan palsu seolah-olah ia memiliki tanah seluas 45 hektar di lingkungan RT.12 dan Sumidjan harus bisa membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akibat perbuatan A.Tohar Usman,”ucap Pendi Lubis mengahiri ucapannya.

Terkait hal tersebut, Sumidjan belum berhasil ditemui awak media ini, karena ketika berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon genggamnya, namun hingga berita ini dimuat belum ada jawabannya.***(Kriston).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here