Polres Dumai Dalami Laporan PH Terkait Dugaan Sumidjan Memakai Surat Palsu

0
244
Jpeg

DUMAI,KOMPASRIAU.com-Kepolisian Resor Kota Dumai dalami dugaan tindak pidana memakai surat keterangan mengusahakan tanah atas nama Sumidjan, yang dilaporkan oleh penasehat hukum (PH),Ahmad Tohar Usman ke Kapolres Dumai, pada tanggal 8 Oktober 2018.

“Kita dalami dulu laporannya,”kata Kapolres Dumai, AKBP Restika P.Nainggolan, S.I.K kepada kompasriau, Senin (8/10/1018).

Seperti dikabarkan media ini, bahwa Advokat Pendi Lubis SH, yang berkantor di Jl.Kelakap Tujuh, N0: 25, kota Dumai, selaku penasehat hukum, A.Tohar Usman, Senin (8/10/2018),melayangkan surat ke Kapolres Dumai, tekait dugaan tindak pidana memakai surat keterangan memakai/mengusahakan tanah palsu atas nama Sumidjan.

Pendi Lubis meminta kepada penyidik kepolisian Resor Kota Dumai untuk menerima laporan ahli waris almarhum Usman R.Razak dalam perkara dugaan Sumidjan melaporkan A.Tohar Usman memakai surat keterangan “palsu”.

Pasalnya, pada tanggal 3 Desember 2017, Sumidjan membuat laporan Polisi ke Polres Dumai, melaporkan ahli waris Usman H.Razak bernama Ahmad Tohar Usman, dugaan memakai surat palsu, dengan dasar laporan Sumidjan memakai surat keterangan memakai/mengusahakan tanah tahun 1968, seluas 45 hektar, yang terletak di Lingkungan RT.12,Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan.

“Oknum penyidik terkesan kurang teliti dan seakan tidak profesional dalam penangani perkara tersangka Ahmad Tohar Usman, dan terlalu berani menaikkan perkara ini menjadikan Ahmad Tohar Usman tersangka. Seharusnya Sumidjan disaran penyidik untuk membuktikan dulu keabsahan surat keteterangan tanahnya secara proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Dumai, baru Sumidjan membuat bisa laporan ke Polres Dumai, kalau gugatan perkara perdatanya itu dimenangkan Sumidjan di Pengadilan Negeri dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,”terang Pendi.

Terkait adanya issu dugaan oknum aparat bersekongkol dengan Sumidjan untuk menunda-nunda eksekusi perkara nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Dum, menurut Pendi Lubis, laporan Sumidjan ke Polres Dumai salah alamat dan keliru, karena tanah ahli waris Usman H.Razak dengan seluas 8 hektar sudah dinyatakan hakim Pengadilan Negeri Dumai, objek perkara adalah hak milik ahli warisnya Usman H.Razak dan perkara itu sudah mempunyai berkekuatan tetap berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Dumai nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Dum, putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 103/Pdt/2011/PTR dan putusan Mahkamah Agung nomor: 1005 K/Pdt/2012.

“Tetapi Sumidjan diduga dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu oleh permainan mafia tanah, agar tidak jadi dilaksanakan jurusita Pengadilan Negeri Dumai eksekusi perkara tersebut, karena surat keterangan tanah atas nama Sumidjan terindikasi rekayasa, baru dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, setelah Sumidjan pulang dari Kediri Pulau Jawa. Selama ini dimana Sumidjan dan apa buktinya tanah itu pernah dikelolanya,kok baru sekarang muncul mengaku-ngaku memiliki tanah seluas 45 hektar diatas tanah Usman H.Razak,”ungkap Pendi Lubis.

Pendi Lubis menduga adanya suatu tindakan perencanaan yang dilakukan oleh sekelompok orang bersekongkol untuk melanggar hukum atau beretikat buruk dengan rencana menunda-nunda pelaksanaan eksekusi perkara yang telah dimenangkan oleh ahli waris Usaman H.Razak dengan cara Sumidjan diduga memberikan keterangan palsu kepada penyidik dan menyatakan memiliki tanah seluas 45 hektar di lingkungan RT.12, berdasarkan surat keterangan tanah, pada tanggal 21 November 1968, padahal berdasarkan keterangan Ketua RT.12, Ketua LPMK setempat, tokoh masyarakat dan saksi-saksi sempadan tanah di lingkungan RT.12, bahwa Sumidjan tidak pernah memiliki tanah ataupun mengelola tanah di lingkungan RT.12,Kelurahan Mekar Sari.

“Kuat dugaan ada suatu rencana yang dilakukan orang tertentu dengan tujuan bersekongkol untuk merugikan pihak ahli warisnya Usman H.Razak, agar pelaksanaan eksekusi perkara yang dimenangkan ahli warisnya Usman H.Razak tertunda-tunda pelaksanaan eksekusinya,”ujar Pendi Lubis kepada kompsriau,Selasa (9/10/2018).

Namun demikian, menurut Pendi, sejumlah masyarakat termasuk Ketua RT,12, Ketua LPMK setempat di lingkungan Kelurahan Mekar Sari bersedia menjadi saksi dalam kasus dugaan tindak pidana memakai surat palsu tersebut, karena keterangan saksi menjadi alat bukti sah dipersidangan dan sangat membantu penegakan hukum mengungkap suatu tindak pidana.

“Sumidjan diduga memberikan keterangan palsu kepada pemerintah setempat dan tokoh masyarakat di lingkungan RT. 12, seolah-olah Sumidjan memiliki tanah seluas 45 hektar di lingkungan RT.12 dan melaporkan Ahmad Tohar Usman ke Polres Dumai,”ucap Pendi Lubis.

Terkait hal tersebut, Sumidjan belum berhasil ditemui awak media ini, karena ketika berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon genggamnya, namun hingga berita ini dimuat belum ada jawabannya.

 Ahli Waris Alm Barita Simbolon Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Donal Simbolon,Davidson Sihotang, Alex Siringo-Ringo, Piter Silalahi,Kendi Silalahi,  Ganti Sihotang, Edison Zai, Martinus Muka Silaban, TR.Silalahi, Jesman Marbun, Oloan Parulian Sihite, Marjuang Nababan dan Asbel,  terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot, merampas dan menguasai hak milik ahli waris Usman H.Razak seluas 80.920 M2, yang  terletak di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.

“Walaupun Hakim Pengadilan Negeri Dumai sudah menyatakan semua alat bukti Donal Simbolon dan kawan-kawannya catat hukum dan batal demi hukum dan menghukum Donal Simbolon dan kawan-kawannya untuk mengembalikan tanah milik ahli waris almarhum Usman H.Razak dalam keadaan kosong, tetapi, sampai saat ini, Donal Simbolon dan kawan-kawannya belum juga mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris Usman H.Razak,”ungkap  Advokat Pendi Lubis, SH yang diamini ahli waris almarhum Usman H.Razak kepada tim kompasriau di kantornya di Kota Dumai, Kamis (4/10/2018).

Anehnya menurut Pendi Lubis, bahwa salah seorang masyarakat bernama Sumidjan yang bertempat tinggal di Pangkalan Sesai, muncul dan mengaku pemilik tanah tersebut berdasarkan surat keterangan memakai/mengusahakan tanah nomor: 128/1968 atas nama Sumidjan.

“Padahal, dari tahun 1971, sampai saat ini, Sumidjan tidak pernah mengelola ataupun menguasai tanah diatas tanah Usman H.Razak yang terletak di Kelurahan Mekar Sari itu, karena sejak tahun 1971, tanah tersebut dengan luas 8.920M sudah ditanami dengan tanaman palawija oleh Usman H.Razak, setelah tanah tersebut dibelinya dari Chalipah Kosim,pada tahun 1971,”ujar Pendi Lubis selaku penasehat hukum ahli waris Usman H.Razak.

Lebih lanjut Pendi Lubis mengatakan, pada tahun 1997, almarhum Barita Simbolon dan ahli warisnya Donal Simbolon menebangi tanaman sawit diatas tanah Usman H.Razak dan mendirikan rumah dan membuat tanah tersebut menjadi kampong Simbolon tanpa dasar hukum, tanpa diketahui oleh tokoh masyarakat setempat dan Pemerintah setempat.

“Dalam amar putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Dum, majelis hakim menyatakan Donal Simbolon dan kawan-kawannya telah melakukan perbuatan melawan hukum merampas tanah milik Usman H.Razak dan mendirikan rumah diatas tanah hak milik Usman H.Razak tanpa izin dari Usman H.Razak. Perkara tersebut sudah mempunyai keputusan kekuatan hukum tetap,”ujar Pendi Lubis.

Pendi Lubis menduga bahwa Sumidjan adalah korban suruhan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memakai surat keterangan memakai/mengusahakan tanah seolah-olah isinya benar  bahwa Sumidjan memiliki tanah diatas tanah milik Ahmad Tohar seluas 8 hektar, yang terletak di lingkungan RT.12,Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan.

“Ahli waris Alm Usman H.Razak, Ketua RT.12, Ketua LPMK setempat dan puluhan KK masyarakat  sangat  meragukan keabsahan surat keterangan atas nama Sumidan itu, pasalnya,  surat keterangan memakai tanah seluas 45 hektar atas nama Sumidjan itu diduga direkayasa oleh orang lain yang ingin menguasai tanah A.Tohar Usman dengan maksud hanya untuk menunda-nunda eksekusi perkara nomor:44/Pdt.G/2010/PN.Dum, yang telah dimenangkan oleh Ahmad Tohar,”beber Pendi Lubis,SH.

Terkait hal tersebut, Sumidjan belum berhasil dikonfirmasi awak media ini, karena ketika berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon genggamnya dengan nomor 0823681083…., namun hingga berita ini dimuat belum ada jawabannya.

Ahli waris Usman H.Tohar di Kelurahan Mekar Sari, Kota Dumai berharap kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Dumai, untuk melakukan pengosongan atas tanah obyek perkara seluas 80.920 M2, yang terletak di Jl.Raya Bukit Timah, RT.12,Kelurahan Mekar Sari,Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

“Pada tanggal 1 Oktober 2018, kami sudah melayangkan surat kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Dumai, untuk mempertanyakan kapan pelaksanaan eksekusi perkara nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Dum, karena segala administrasi dan biaya-biaya sudah dibayarkan, kemudian pada tanggal 20 Juli 2017, petugas pengadilan Negeri Dumai sudah melaksanakan sita eksekusi, berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah,”ujar A Tohar Usman.

Kata Tohar Usman, pada tanggal 6 Maret 2018, ketua jemaat, ketua pembangunan dan sekretaris Gereja mengajukan surat permohonan kepada Ahli Waris Almarhum Usman H.Razak, untuk menundaan eksekusi perkara No.44/Pdt.G/2010/PN.Dum, agar diberi waktu kepada jemaat Gereja selama 1 (satu) bulan untuk membongkar atau memindahkan bangunan Gereja tersebut ke tempat yang telah disediakan oleh ahli waris almarhum Usman H.Razak di KM 11 Bukit Timah, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2018.

“Jemaat Gereja sudah selesai melaksanakan peletakan batu pertama bangunan Gereja di KM 11 Bukit Timah diatas tanah yang diberikan oleh ahli waris Usman H.Razak, dihadiri oleh masyarakat setempat dan instansi terkait dari Pemerintah kota Dumai, akan tetapi pihak ahli waris almarhum Barita Simbolon tidak mau ikut, karena tidak setuju, padahal termohon eksekusi, Jhony Simbolon dan kawan-kawannya sudah membuat surat pertanyaan bersedia membongkar sendiri bangunan rumahnya dari atas tanah milik Ahmad Tohar tanpa membebani pemohon eksekusi,”ujar Pendi Lubis.

Ahli waris Almarhum Usman H.Razak berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Dumai,Hendri Tobing, SH.MH, untuk menetapkan pelaksanaan eksekusi perkara tersebut dan memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Dumai, untuk melakukan pengosongan atas tanah obyek perkara seluas 80.920 M2 tersebut.

“Karena ahli waris almarhum Barita Simbolon sudah membuat surat peryataan bersedia membongkar sendiri bangunan rumahnya secara sukarela dari atas obyek perkara, tetapi sampai saat ini, bangunan rumah para termohon eksekusi masih ada berdiri diatas tanah obyek perkara itu,”ujar A.Tohar Usman.***(Kriston).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here