Pos Retribusi Bukit Timah Dan Rawa Panjang Hanya Pos Pembantu

0
89

DUMAI,KOMPASRIAU.com-Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Asnar SP. MM, membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut pos rertribusi Bukit Timah dan Rawa Panjang tidak sesuai Perda.

“Tudingan mereka menyebut pos retribusi di Bukit Timah dan Rawa Panjang tidak sesuai perda nomor 24 tahun 2011 tidak tepat dan tidaklah benar,”ungkap Asnar.

Melalui Phonselnya dihubungi awak media ini, Sabtu (9/2/2019) seputar adanya sejumlah pemberitaan soal pos retribusi dituding pelaksanaannya tidak sesuai perda, Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Asnar SP MM, langsung meluruskan tudingan miring tersebut.

Menurut Asnar, bahwa pihaknya (Dishub) Dumai sudah menjalankan aturan sebagaimana Peraturan daerah (Perda) nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal.

Sementara itu, Asnar tidak menapikan adanya pos retribusi di Bukit Timah dan pos Rawa Panjang dikelola Dishub Dumai, akan tetapi kata Asnar, kedua pos tersebut fungsinya hanya sebagai pos pembantu pos utama yang ada di terminal Bukit Jin Dumai.

“Kedua pos tersebut fungsinya hanyalah sebagai pos pembantu saja, namun kalau pelayanan utama semua dilakukan di pos utama Bukit Jin,”imbuh Asnar lagi.

Pos pembantu yang ada di Bukit Timah maupun yang ada di Rawa Panjang, menurut Asnar lagi, fungsinya hanya untuk mengatur jadwal kenderaan menuju pos utama agar menghindari terjadinya penumpukan padat atau antrian yang panjang di pos utama Bukit Jin.

Disinggung soal kutipan di pos pembantu, Asnar membenarkan bahwa petugas Dishub di pos pembantu Rawa Panjang ada melakukan pengutipan retribusi, namun kata Asnar, kutipan tersebut berlaku untuk mobil truk prah dan truk bak terbuka saja.

Sedangkan untuk truk tanki pengangkut CPO lanjut Asnar, retribusi tetap di pungut di pos utama Bukit Jin, tegasnya.

Sementara di pos pembantu jalan lintas Bukit Timah kata Asnar, retribusi dikutip bagi semua jenis truk prah, truk bak terbuka maupun truk pengangkut CPO.

“Retribusi yang di pungut di pos pembantu Rawa Panjang maupun di pos Bukit Timah, itu sifatnya resmi untuk pemasukan kas daerah sebagaimana ditarget Rp 18 miliar,”jelas Asnar sembari membantah tidak ada pungutan liar di pos pembantu tersebut.

Dijelaskan Asnar, soal lapangan parkir di pos pembantu, menurutnya, areal parkir sudah tersedia dibelakang pos pembantu Bukit Timah luasnya sekitar 2 (dua) hektar, namun terkadang karena mobil ingin cepat ambil trip, si supir tidak masuk terminal parkir belakang pos pembantu.

“Hal ini menjadi bahan evaluasi ke depan demi lancarnya pelayanan penyelenggaraan dan retribusi terminal,”tandas Asnar menjelaskan, sembari berharap agar semua pihak mendukung perda retribusi demi pemasukan kas daerah.

Sementara itu, Asnar menyinggung bahwa Pemko Dumai melalui Dishub akan mengajukan pembelian tanah di wilayah jalan Parit Kitang, Lubug Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan. Hal ini kata Asnar untuk menambah areal parkir dan pasilitas pelayanan lainnya.

Asnar menyinggung soal Perda nomor 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan terminal dan retribusi. Menurut Asnar, Perda dimaksud merupakan prodak semasa Wan Syamsir Yus menjabat Walikota Dumai.

Perda tersebut bertujuan untuk menghindari parkir truk CPO sembarangan dan penumpukan parkir yang semberawut di Kota Dumai.

Dengan adanya perda, maka sistem pengantrian truk pengangkut CPO di terminal barang dapat terurai dan dapat diatur sedemikian rupa.

Selain menghindari parkir sembarangan maupun penumpukan parkir, juga dapat menghindari kemacetan lalu lintas dan menghindari kecelakaan di dalam kota apalagi menertibkan arus lalu lintas di perkotaan, kata Asnar.

Karenanya, dengan adanya perda dimaksud, Asnar mengajak dan menghimbau semua kalangan untuk mendukung pelaksanaan perda dalam mengelola pemasukan kas daerah dari retribusi terminal.

Untuk tahun 2018 lalu jelas Asnar, pemasukan PAD dari sektor retribusi terminal, jumlahnya cukup signifikan mendongkrak pertambahan kas daerah yakni sekitar Rp 19 miliar.

Sementara disinggung Asnar, bahwa pemasukan dari sektor pajak CPO sebesar 16 triliun, untuk kas APBD Dumai sepeser pun tidak ada, namun semua masuk ke pemerintah pusat.*** (Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here