Sidang Sengketa Hasil Pilpres Di MK

0
79

JAKARTA,KOMPASRIAU.com-Sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019, kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019), dengan agenda mendengarkan jawaban dari Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pihak pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan juga mendengarkan pihak memberi keterangan, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sidang dipimpin Hakim ketua, Dr. Anwar Usman, S.H.M.H, dibantu hakim, Prof. Dr. Aswanto, S.H,M.Si,  DFM, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H. M.S,  Dr. Wahiduddin Adams, SH, M.A, Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H, M.Hum, Dr. Suhartoyo, S.H. M.H, Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H, M.Hum, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. MPA dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H, M.Hum.

Dalam jawaban KPU menyatakan sikap tegasnya atas revisi gugatan yang dimasukkan pihak Prabowo-Sandiaga pada sidang sebelumnya, tanggal 14 Juni 2019, disebut menyalahi peraturan. KPU menyiapkan jawaban untuk kedua gugatan yang ada, baik gugatan awal maupun gugatan tambahan yang diajukan, sebagai bentuk penghormatan terhadap MK. Selanjutnya, KPU menyerahkan 300 halaman alat bukti dari sekitar 6000 alat bukti yang telah disiapkan ke MK. Alat bukti ini sebagai jawaban atas gugatan tim Prabowo-Sandiaga yang telah dikemukakan pada persidangan sebelumnya, Jumat (14/6/2019).

KPU Tolak Perbaikan Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi di MK,  KPU menganggap gugatan yang diajukan pihak 02 mengada-ada dan menggiring opini publik seakan-akan MK tidak dapat bersikap profesional dalam menangani kasus ini. KPU juga meminta hakim MK untuk menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandiaga, khususnya mengenai perbedaan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU dan internal 02. MK diminta mengesahkan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU secara manual dari tingkat TPS hingga nasional.
Ketua Tim Kuasa Hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan MK tidak seharusnya menerima gugatan yang dilayangkan kubu 02, karena perkara yang digugat di luar kewenangan MK. Misalnya, tentang dugaan adanya praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang semestinya menjadi kewenangan Bawaslu untuk mendalami dan memberi sanksi atas laporan tersebut, bukan MK.

Yusril juga mengatakan gugatan 02 tidak jelas apa poin yang menjadi permohonan dan tuntutan. Sebab, menurut Yusril, tim 02 tidak memberikan rincian mendetail dalam gugatan sebelumnya. Selanjutnya, tim kuasa hukum juga menanggapi soal cuti petahana saat masa kampanye beberapa bulan yang lalu. Tuduhan tidak mengambil cuti yang kemudian diartikan sebagai abuse of power dinilai sebagai pernyataan yang asumtif dan tidak dapat diterima MK.

Tim kuasa hukum 01 meminta MK menolak gugatan tim 02 tentang diskualifikasi paslon Jokowi-Ma’ruf di Piplres 2019 karena diduga melakukan kecurangan TSM. Sama seperti jawaban yang diberikan KPU, tim 01 menganggap karena permasalahan kecurangan TSM ada di bawah kewenangan Bawaslu. Sehingga Bawaslu yang berhak mendalami dan menyelesaikan permasalahan kecurangan pemilu. Baca juga: Tim Hukum Jokowi-Maruf Anggap Tidak Tepat Situng KPU Dipersoalkan ke MK

Bawaslu sebagai pihak terkait memberikan tanggapannya atas gugatan yang diajukan pemohon. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang pernah terjadi dan melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, kasus itu ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu, termasuk penetapan pasal yang dilanggar oleh pihak-pihak terkait yang terbukti bersalah.

Sementara untuk jabatan cawapres 01, Ma’ruf Amin di beberapa Bank BUMN yang dipermasalahkan kubu 02, Bawaslu memberi respons tersendiri. Abhan menyatakan tidak ada pasal yang dilanggar terkait hal itu. Ma’ruf dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019 lalu.***(Pantas,S)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here