KPK Geledah Kantor LPSE Dan Rumah Dinas Walikota Dumai

0
78

DUMAI, KOMPASRIAU.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah dinas Walikota Dumai, Zulkifli AS, di Jl. Putri Tujuh,Kota Dumai.

Penggeledahan yang dilakukan tim KPK tersebut mulai berlangsung sekitar pukul 09.30. Wib, Selasa (13/8/2019). Penggeledahan itu tampak dikawal ketat oleh petugas Polres Dumai.

Informasi diperoleh awak media ini di lapangan, penggeledahan yang dilakukan KPK berlangsung serentak di tiga tempat.

Selain di rumah dinas Walikota (Wako) Dumai, Zulkifli AS di jalan Putri Tujuh, Kota Dumai, tim KPK juga melakukan penggeledahan di ruangan kantor pengadaan barang dan jasa dan LPSE Pemko Dumai.

Sebagaimana diketahui, penggeledahan rumah dinas Wako Dumai, Zulkifli AS, oleh tim KPK merupakan penggeledahan yang kedua kalinya dilakukan, setelah Zulkifli AS yang kerap dipanggil pak Zul AS itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Status Wako Dumai hingga ditetapkan sebagai tersangka, yakni terkait pengembangan perkara kasus suap terkait usulan dana Perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN perubahan tahun anggaran 2018, yang diawali kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Yaya Purnomo dan kasus penerima uang gratifikasi dan fasilitas hotel.

Yaya Purnomo merupakan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Wako Dumai meminta bantuan kepada Yaya Purnomo untuk mengawal proses pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diajukan oleh Pemko Dumai. Hal tersebut disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan permintaan komitmen fee dari Wako sebesar 2 Persen.

Dimana dalam APBN perubahan tahun 2017, Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar. Anggaran ini merupakan penyelesaian DAK fisik tahun anggaran (TA) 2016 untuk digunakan kegiatan bidang Pendidikan dan infrastruktur jalan.

Dan kemudian dalam waktu yang sama, Pemko Dumai kembali mengajukan usulan DAK untuk TA 2018 kepada kementerian keuangan. Usulan DAK tersebut untuk rumah sakit rujukan Rp 20 m, infrastruktur jalan Rp 19 m, perumahan dan pemukiman, air minum, sanitasi dan pendidikan.

Kemudian dikabarkan Zul AS kembali menemui/bertemu Yaya Purnomo untuk membahas usulan DAK tahun 2018, yang diajukan Pemko Dumai, agar Yaya Purnomo mengawalnya dan Yaya menyanggupi setelah komitmen fee dimaksud.

Dikutip dalam rilis pihak KPK kepada awak media sebelumnya, fee atau dugaan uang suap yang diserahkan kepada Yaya Purnomo dikumpulkan oleh Wako Dumai, dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemko Dumai.

Uang komitmen fee usulan DAK diserahkan kepada Yaya Purnomo sebesar disebut Rp 550 juta diserahkan pada bulan 2017 dan Januari 2018.

Sementara itu, untuk perkara yang kedua dijerat kepada Walikota Dumai, yakni terkait dugaan menerima uang gratifikasi dan fasilitas hotel di Jakarta.

Uang gratifikasi dan fasilitas hotel di Jakarta tersebut kata pihak KPK diduga diterima Walikota Dumai dari pihak oknum kontraktor yang mengerjakan proyek di Kota Dumai.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here