DPP LPPNRI Riau Bakal Laporkan K.A.K Ke Aparat Penegak Hukum

0
107

SIAK,KOMPASRIAU.com-Berdasarkan hasil investigasi kompasriau.com, bahwa kawasan hutan produksi di Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak,Provinsi Riau, diduga “disulap” koperasi air kehidupan (.K.A.K) menjadi perkebunan kelapa sawit secara non prosedural luasnya diperkirakan 7000 hektar.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Umum DPP Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Rupublik Indonesia (DPP-LPPNRI) Riau, H.Dedy Syahputra Sagala, SE, pada tanggal 4 Februari 2020, mengakui telah menyurati Ketua Koperasi Air Kehidupan, guna mempertanyakan izin yang dimiliki koperasi air kehidupan dalam melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan produksi seluas 7000 hektar tersebut, namun hingga kabar ini ditayangkan, belum ada klarifikasi dari pihak koperasi air kehidupan.

“Sebelum kasus alih fungsi kawasan hutan produksi seluas 7000 hektar ini kami laporkan kepada aparat penegak hukum, kami minta klarifikasi terkait perizinan yang dimiliki oleh koperasi air kehidupan,”kata Ketua DPP LPPNRI kepada kompasriau.com.

Bupati Siak, Drs H Alfedri, M.Si, ketika dikonfirmasi kompasriau.com via WhatsApp, Sabtu (18/1/2020), namun hingga berita ini dipublikasikan belum ada tanggapannya.

Begitu juga, Human Resource Department (HRD) Koperasi Air Kehidupan, Nircan Sinurat, masih memilih bungkam soal dugaan Koperasi Air Kehidupan (.K.A.K) melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan produksi tersebut, kendati telah diupayakan konfirmasi via WhatsApp, Sabtu (18/1/2020), namun hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapannya.

Ketua DPRD Siak, H.Azmi SH, ketika dimintai tanggapannya, terkait aktivitas koperasi air kehidupan tersebut, Senin (3/2/2020), via WhatsAppnya mengakui tidak mengetahui percis kegiatan koperasi air kehidupan di Kecamatan Kandis.

“Saya yakin, bahwa para anggota dewan dan khususnya komisi yang membidangi di DPRD Siak tidak tahu keberadaan koperasi air kehidupan tersebut. Jadi, buat saja laporan ke DPRD Siak soal koperasi itu,”saran Ketua DPRD Siak kepada kompasriau.com.

Dalam catatan kompasriau.com, bahwa pada tanggal 2 November 2017, Ir.Ariadi Tarigan, anggota komisi II DPRD Siak, yang membidangi kehutanan, ketika dikonfirmasi kompasriau.com mengakui telah melaporkan kasus koperasi air kehidupan ke Polhut Dinas Kehutanan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Laporan tersebut terkait dugaan alih fungsi kawasan hutan produksi seluas 7000 hektar di Desa Sam-san, Kecamatan Kandis, secara non prosedural, tanpa pelepasan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Alih fungsi kawasan hutan produksi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2009, namun, laporan yang disampaikan komisi II DPRD Siak diakui Ir Ariadi Tarigan hingga saat ini belum juga ditindak lanjuti Polhut Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Meskipun usaha koperasi air kehidupan tersebut sudah berulang kali dipublikasikan media ini, bahwa usaha tersebut diduga tidak memiliki izin bebas melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan, namun oknum pejabat yang berkompeten di Provinsi Riau terkesan “tutup mata” terhadap alih fungsi kawasan hutan produksi tersebut.

Padahal jika mengacu kepada Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan dalam pasal 82; Jelas disebutkan; bahwa setiap orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

“Namun oknum pemilik usaha koperasi air kehidupan terkesan “dipelihara” bebas melakukan aktivitas setiap hari di dalam kawasan hutan,”ungkap salah seorang warga di Kecamatan Kandis, Senin (20/1/2020).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),”terang warga Kandis.***(Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here