Surat Yang Dikeluarkan Terdakwa Hanafi Atan Tidak Memenuhi Syarat

0
119

DUMAI,KOMPASRIAU.com-Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan surat, dengan terdakwa Hanafi Atan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Dumai, dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi, Rabu (20/05/2020).

Sidang dipimpin  hakim ketua, Renaldo Meiji H.Tobing, SH.MH, dibantu hakim anggota Abdul Wahab SH MH dan Alfonsus Nahak SH MH.

Dalam persidangan, hakim memeriksa 4 orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Satu persatu saksi diminta keterangan di hadapan majelis.

Saksi Al Azni, ST, Lurah Pelintung, dalam keterangan mengatakan, penerbitan surat tanah seharusnya melalui proses yang sudah diatur di dalam undang-undang sebagaimana mestinya termasuk pembuatan surat keterangan menguasahai sebidang tanah (SKMST).

Ketika hakim mempertanyakan surat SKMST yang dikeluarkan terdakwa Hanafi Atan dengan Nomor 115 tahun 2009, apakah itu sah? Saksi menjawab: “Sesuai dengan aturan maupun syarat untuk penerbitan surat tanah harus ada BAPnya dan harus ada juga sempadan, saksi, pemilik tanah, Juru ukur dari Kelurahan dan termasuk RT setempat harus turun ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran dan ditanda tangani oleh semua pihak terkait. Barulah Lurah mengeluarkan surat dan menanda tanganinya.

Akan tetapi surat SKMST yang dikeluarkan terdakwa Hanafi Atan tidak memenuhi syarat sesuai dengan proses hukum yang mengaturnya. Dan saksi menjelaskan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang syarat penerbitan surah tanah yang dulu disebut SKMST dan diganti dengan nama sporadik.

Dan perwako nomor 40 tahun 2017 sudah mengatur penerbitan surat tanah sesuai dengan standar operational prosedur (SOP), namun secara garis besar syarat atau proses pembuatan dan penerbitan surat sebidang tanah tidak jauh beda, hanya seputar penambahan dua orang saksi saja yang mengetahui status tanah tersebut, “terang  Lurah Pelintung, AL Azni ST kepada hakim.

Dari tiga orang saksi yang sudah diperiksa dan diminta keteranganya oleh hakim, A. Rahim dari Pemko Dumai dan Erimzi mantan RT Pelintung, kesaksian mereka dalam hal penerbitan SKMST oleh terdakwa Hanafi Atan dan terdakwa Mansur tidak jauh beda dengan kesaksian  AL Azni saksi pertama yang diperiksa hakim terlebih dahulu.

Jaksa Penuntut Umum, Agung Nugroho SH, mempertanyakkan seputar penerbitan surat keterangan mengusahai  sebidang tanah yang dikeluarkan oleh terdakwa Hanafi Atan dengan nomor 115 tahun 2009 kepada saksi AL Azni ST Lurah Pelintung, apakah surat tersebut sah atau sudah sesuai dengan prosedur.?  Saksi AL Azni dengan tegas terang-benderang mengatakan,”Bahwa SKMST yang dikeluarkan terdakwa  Hanafi Atan tidak melalui syarat dan proses yang benar, karena tidak ada BAPnya, karena untuk dapat mengeluarkan surat tanah ( SKMST) harus ada berita acaranya, kalau tidak ada BAPnya berarti itu tidak sah,”ujar Lurah Pelintung.

Sidang kembali digelar pada hari Rabu depan (27/5/2020), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum.

Penulis  :JK. Situmeang

Editor    : T.Sitompul

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here