PT Perdana Prima Bhakti Mandiri Diduga Lakukan PHK Tidak Sesuai UU

0
243

DUMAI,KOMPASRIAU.com-PT Perdana Prima Bhakti Mandiri, yang beralamat di jalan Falatehan I No. 20 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak sebagai vendor penyedia jasa tenaga sopir di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Dumai, diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tidak sesuai Undang-Undang nomor:13 tahun 2003.

Dugaan pemutusan hubungan kerja sepihak dilakukan kepada Agus Sumantri (TKWT) salah satu sopir dari tiga sopir yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

Kronologi kejadian bermula  pada hari Rabu (20/5/2020), Agus Sumantri indispliner waktu masuk kerja dalam hitungan menit (saat briefing pagi dan doa). Puja Nur Arif (pimpinan cabang Bank Syariah Mandiri) sebagai user (pemakai jasa) memanggil Agus Sumantri untuk menghadap ke kantor di lantai II.

Pimpinan Bank Syariah Mandiri, Puja Nur Arif menegur Agus Sumantri secara lisan di hadapan Fajri. Saat itu juga Agus Sumantri sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kemudian Puja Nur Arif mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan surat pengembalian Agus Sumantri ke manajemen PT PPBM Jakarta.

Terlebih Agus Sumantri mengakui akumulasi keterlambatannya sudah sampai 10 kali. Namun belakangan akumulasi tersebut dikoreksi Agus kepada kompasriau.com, dengan menunjukkan bukti bahwa sebenarnya akumulasi keterlambatannya sebanyak 8 kali.

Setelah selesai ditegur, Agus Sumantri pamit keluar dan turun ke lantai bawah. Menurut Agus, sebelum dirinya di PHK oleh PT Perdana Prima Bhakti Mandiri, ia tidak pernah menerima surat peringatan dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai maupun dari pihak PT Perdana Prima Bhakti Madiri.

Sesampai di bawah ia di beritahu oleh Andi (manajer operasional), bahwa ia sudah di PHK. Merasa tidak ada pembicaraan PHK, Agus Sumantri kembali naik ke lantai 2 untuk meminta konfirmasi hal tersebut.

Menurut  Agus Sumantri,  oleh karena  Puja Nur Arif yang merasa ingin ditemuinya, dan Puja Nur Arif terkesan mengulur-ulur waktu dengan duduk-duduk di loby. “Saya menunggu  pak Puja Nur Arif sejak pukul 10.00 Wib,  tetapi baru bisa terealisasi ketemu pukul  17.00 Wib,”ujar Agus.

Saat ditanya Agus, Puja Nur Arif membenarkan informasi yang didengar dari Andi, tetapi tidak ada surat peringatan atau surat PHK diterima Agus Sumantri.

Keesokan harinya Agus Sumantri mendapat kabar dari sesama rekan kerja bahwa ia di PHK karena sering tidak mengangkat telepon ketika ditelepon Puja Nur Arif. Padahal saat di tegur oleh Puja, tidak ada pembicaraan tentang hal tersebut.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada  Agus Sumantri mengakui bahwa ia tidak mengangkat telepon karena  sedang sholat, ke kamar mandi atau tertidur tanpa sengaja (kelamaan menunggu).

Ketika kompasriau.com meminta Puja Nur Arif menghadirkan Andi dan Fajri agar informasi atau berita yang akan dimuat berimbang, namun Puja  Nur Arif keberatan dan mengarahkan persoalan tersebut kepada manajemen vendor  di Jakarta. Bahkan memberikan no WA Amin Swastika (manajer operasional pusat) kepada kompasriau.com.

Ketika ditanya perihal surat PHK sepihak terhadap Agus Sumantri?. Dijawab Amin Swastika, sudah ada surat peringatan pertama, kedua dan ke tiga.

Amin Swastika mengatakan, sesuai klausul kontrak kerja, bila user (Puja Nur Arif) mengembalikan pekerja kepada vendor, maka hubungan kerja berakhir (PHK).

Menurut Amin Swastika, bahwa surat PHK sudah diterbitkan terhadap  Agus Sumantri pada tanggal 20/5/2020, yaitu pada hari itu Agus Sumanti bertindak indispliner waktu kerja.

Ketika ditanya, apakah klausul kontrak kerja kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang nomor: 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dijawab  Amin Swastika: “Saya bukan ahli hukum.

Klausul kontrak kerja bernomor 1210/PT.PPBM/SPK/XI/2019  tertanggal 1 November 2019 dan masa kerja akan berakhir hingga 31 Desember 2020.

Bahkan pesan PDF yang dikirimkan lewat WA kepada kompasriau.com, tanggal 27/5/2020 dikatakan, Agus Sumantri melanggar pasal 3 dan 7 klausul kontrak kerja.

Ternyata surat PHK baru diterima Agus Sumantri hari Selasa siang (26/5/2020), yaitu setelah paginya kompasriau.com mempertanyakan keberadaan surat PHK Agus kepada Puja Nur Arif.

Dugaan surat PHK sepihak tersebut bernomor nomor: 0750/PT.PPBM/HR/V/2020 tertanggal 22 Mei 2020.

Dari kronologi  tersebut diatas, PT PPBM diduga tidak melaksanakan Undang-Undang nomor: 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu Pasal 151 ayat 1; antara pengusaha dan pekerja mengusahakan jangan sampai terjadi PHK. Pasal 161 ayat 1; perlunya surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3.

Dalam pasal 61 ayat 1; adanya putusan/penetapan lembaga PPHI yang berkekuatan hukum tetap tentang PHK sepihak.  Pasal 152; tentang permohonan perusahaan kepada PPHI untuk melakukan PHK.

Pasal 156 ayat 2; tentang uang pesangon, Pasal 156 ayat 3; tentang uang penghargaan dan  pasal 57 UU nomor: 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).

Dikatakan Agus Sumantri, kalau pun dirinya indispliner waktu kerja, tetapi sudah ada ketentuan di BSM denda Rp 10.000.-per sekali telat, bukan PHK.

Berdasarkan bukti, ternyata hanya delapan kali Agus Sumantri  indispliner waktu kerja. Agus Sumantri sudah mengabdi sebagai sopir kepada enam pimpinan cabang, baru kali ini pimpinan BSM melayangkan surat pengembalian Agus ke vendor.

Dengan berbagai alasan dan pertimbangan tersebut, Agus Sumantri berjuang menuntut hak-haknya dan kewajiban vendor kepada dirinya.

Seperti dirilis media ini sebelumnya, bahwa  manajer operasional PT Perdana Prima Bhakti Mandiri, Amin Swastika, Rabu (27/05/2020), menjelaskan kepada kompasriau,  bahwa pemutusan hubungan kerja  Agus Sumantri, pimpinan Bank Syariah Mandiri Dumai  telah benar dan sesuai prosedur, yaitu melaporkan dengan surat kepada  PT Perdana Prima Bhakti Mandiri perihal Agus Sumantri yang telah melakukan tindakan indisipiner.

Ketika ditanya, sebelum Agus Sumantri di PHK, apakah pimpinan Bank Mandiri Cabang Dumai atau PT Perdana Prima Bhakti Mandiri sudah pernah diberikan peringatan (SP) pertama, kedua dan ke tiga kepada Agus Sumantri?.

Menurut Amin, bahwa Agus Sumantri sering terlambat masuk kantor, tidur di kantor pada jam kerja dan tidak merespon panggilan telepon untuk petugas.

Agus Sumantri beberapa kali diberi arahan agar memperbaiki perilakunya, namun tidak ada perbaikan. Sampai akhir pada tanggal 20 Mei 2020, BSM Cabang Dumai mengembalikan dengan surat Agus Sumantri  ke PT Perdana Prima Bhakti Mandiri, vendor jasa penyedia driver.

Atas dasar surat dari BSM tersebut, PT Perdana Prima Bhakti Mandiri menerbitkan surat pemberhentian kepada Agus Sumantri, pada tanggal 20 Mei 2020.

Penulis : Effendy Sitompul

Editor  : Nelson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here