Laporan DPRD Siak “Dipetieskan” Di Polda Riau

0
211

RIAU,KOMPASRIAU.com-Kabid Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Siak, Dedy Susanto, ketika dionfirmasi terkait aktivitas koperasi air kehidupan (KOP-AK), menyarankan agar kasus alih fungsi kawasan hutan produksi tersebut dikonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

“Kawasan hutan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau. Bukan kewenangan DLHK Kabupaten Siak. Silahkan dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang di Provinsi Riau,”saran Dedy Susanto kepada kompasriau.com, Kamis (25/6/2020).

Berdasarkan informasi dan data akurat yang dikirim Kabid DLHK Siak, Dedy Susanto kepada kompasriau.com hari ini, Jumat (26/6/2020),  bahwa Komisi II DPRD Kabupaten Siak telah melaporkan kasus KOP-AK tersebut kepada Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau,namun menurut Kanit Lidik Polhut Provinsi Riau,Edi Sinaga, laporan alih fungsi kawasan hutan tersebut sedang ditangani penyidik Polda Riau.

Ketika hal tersebut dikonfimasi kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, secara tertulis maupun via WhatsApp, namun hingga kabar ini ditayangkan belum ada klarifikasi dari Kapolda Riau terkait tindak lanjut proses hukum laporan DPRD Siak tersebut.

Menurut beberapa orang wartawan di Kecamatan Kandis, kuat dugaan laporan Komisi II DPRD Siak tersebut “dipetieskan” oknum penyidik Polda Riau, karena Komisi II DPRD Siak telah melaporkan kasus tersebut pada tahun 2017.

Seperti dirilis media ini sebelumnya, bahwa peminpin Redaksi (Pemred) media kompasriau.com, T.Sitompul, meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir H. Joko Widodo untuk mencopot Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pasalnya, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dinilai tidak “becus” memimpin jajarannya dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan kawasan hutan produksi di berbagai daerah di wilayah hukum Provinsi Riau.

Dikatakannya, bahwa pemberantasan dan pencegahan terhadap seringnya terjadi kebakaran lahan gambut di berbagai daerah di wilayah hukum provinsi Riau, tentu diharapkan aparat penegak hukum harus berperan aktif untuk melakukan tindakan hukum terhadap oknum Kades, Lurah di wilayah Provinsi Riau, diduga sangat berani menerbitkan ribuan surat keterangan ganti kerugian sebidang tanah (SKGR) dan surat keterangan tanah (SKT) di atas lahan gambut ribuan hektar tanpa melalui proses persyaratan yang benar, padahal ribuan hektar lahan gambut tersebut adalah kawasan hutan produksi yang seharusnya dilindungi.

“Lalu kemana aparat penegak hukum di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan RI yang memiliki kantor di berbagai daerah di Provinsi Riau terkesan tidak “mampu” untuk menegakkan hukum? Sehingga ribuan hektar lahan gambut kawasan hutan produksi “disulap” para pelaku perusak kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Oknum aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Riau terkesan “tutup mata” terhadap pelanggaran hukum yang semakin “merajalela” di Provinsi Riau, seperti di daerah Dumai,Bengkalis, Kabupaten Siak, Kampar dan Rokan Hilir, para pelaku perusak kawasan hutan produksi semakin “merajalela”, padahal di dalam undang-undang jelas diatur tentang pencegahan dan pemberantaran perusak kawasan hutan,”ungkap T.Sitompul kepada beberapa orang wartawan di ruang kerjanya,Selasa (23/06/2020).

“Jika mengacu kepada undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan dalam pasal 82; Jelas disebutkan; bahwa setiap orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),”terang T.Sitompul.

Untuk itu, pemred kompasriau.com mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap lingkungan hidup untuk bersama-sama mendorong Pemerintah Provinsi Riau termasuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau yang membidangi kehutanan untuk melakukan pengawasan terhadap kerusakan kawasan hutan di berbagai daerah di Provinsi Riau. Kalau bukan kita siapa lagi yang peduli terhadap kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau ini,”ungkap T.Sitompul.

“Berdasarkan laporan wartawan kita di berbagai daerah di Provinsi Riau, bahwa lemahnya pengawasan pihak kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terhadap kerusakan kawasan hutan di berbagai daerah, seperti di daerah Dumai, Bengkalis, Kabupaten Siak, Rokan Hilir dan Kampar. Untuk itu, kita minta kepada Presiden RI untuk melihat secara langsung kerusakan kawasan hutan di berbagai daerah di Provinsi Riau, para pelaku perusak kawasan hutan produksi seakan tidak peduli terhadap undang-undang tentang pencegahan dan pemberantaran perusak kawasan hutan,”beber T.Sitompul.

“Kita siap untuk menunjukkan secara langsung kepada aparat penegak hukum di kementerian lingkungan hidup dan kepada Kapolda Riau terkait aksi para pelaku perusak kawasan hutan produksi yang semakin “merajalela” di berbagai daerah di wilayah hukum provinsi Riau, karena kita sudah berulangkali mempublikasikan kasus ini di media, tetapi aparat penegak hukum “tutup mata”,”kritik T.Sitompul.

Diduga beraninya oknum pegawai negeri sipil (PNS) berinisial Ir.B.Situmorang mendirikan Koperasi Air Kehidupan di dalam kawasan hutan produksi seluas 7000 hektar secara non prosedural di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak,dibeking oknum pejabat di Propinsi Riau dan di Jakarta.

Awak media ini telah upayakan menemui oknum PNS berinisial Ir.B.Situmorang, guna konfirmasi terkait dugaan dirinya tercatat sebagai pendiri koperasi air kehidupan di Kecamatan Kandis, menurut salah seorang Satpam di kantornya di Jl. Setia Budi, Kota Medan, direktur PT Aek Natio Group dan ketua koperasi air kehidupan tidak berada di tempat.”Pimpinan lagi keluar kota,”ujar Satpam.

Hal tersebut diperkuat dengan data yang berhasil dihimpun awak media ini di kantor Dinas Koperasi Kabupaten Siak, dimana di dalam daftar nama-nama anggota koperasi air kehidupan tercatat salah satu pendiri bernama Ir. B.Situmorang, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.

Menurut warga Kandis, bahwa Ir B.Situmorang salah satu pendiri koperasi air kehidupan yang sudah lama melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di Kecamatan Kandis.

“Dalam daftar nama-nama anggota Koperasi Air Kehidupan yang ada di kantor Dinas Koperasi Kabupaten Siak, tercacat Ir.B.Situmorang salah satu pendiri koperasi air kehidupan yang berada di Kecamatan Kandis ini,”ungkap Indra.

Ketika awak media ini melakukan wawancara kepada beberapa orang pegawai di lingkungan kantor Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara, membenarkan Ir.B.Situmorang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Menurut warga, PT Aek Natio Group bersama K.A.K yang beralamat kantor di Jalan Setia Budi Komplek Taman Setia Budi Indah, Kota Medan, Sumatera Utara dan alamat kantor koperasi air kehidupan di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis,Kabupaten Siak, Propinsi Riau.

Ir. B.Situmorang disebut-sebut anak tertua dari owner pemilik yang juga warga Sumatera Utara  dan D.A. Situmorang adalah anak dari Ir B.Situmorang disebut-sebut juga sebagai ketua Koperasi Air Kehidupan di Kecamatan Kandis.

Kegiatan koperasi Air Kehidupan aman beroperasi secara ilegal di kawasan hutan dan mendirikan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Sam-Sam, disinyalir dibeking oknum pejabat berpengaruh di Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here