Oknum Kadis LH Provinsi Sumut Disebut-Sebut Pendiri Usaha Ilegal Di Riau?

0
202

SIAK,KOMPASRIAU.com-Oknum Kepala Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara berinisial  B.S yang berkantor di Kota Medan, Sumatera Utara, disebut-sebut pendiri Koperasi Air Kehidupan (KOP-AK) di dalam kawasan hutan produksi seluas 7000 hektar secara non prosedural di Km.18, Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Menurut sumber yang layak di percaya di Kecamatan Kandis,oknum Kadis B.S telah membuka usaha KOP-AK sejak tahun 2009 di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis tanpa adanya hambatan atau tindakan hukum dari aparat penegak hukum di Provinsi Riau maupun di Sumatera Utara.

Dikabarkan disejumlah media online di Provinsi Riau, bahwa pada tahun 2017, usaha KOP-AK tersebut telah dilaporkan Komisi II DPRD Siak, Ir.Ariadi Tarigan ke Polisi Kehutanan (Polhut) Provinsi Riau, namun hingga berita ini ditayangkan, usaha KOP-AK tersebut masih bebas melakukan aktivitasnya mengalihfungsikan kawasan hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Laporan komisi II DPRD Siak tersebut terkait pembukaan lahan kawasan hutan produksi “seluas 7000 hektar yang sulap menjadi perkebunan kelapa sawit di KM.18, Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis”.

Menurut Kanit Lidik Polhut Provinsi Riau, Edi Sinaga, laporan Komisi II DPRD Siak tersebut sedang ditangani penyidik Polda Riau.

Awak media ini telah upayakan menemui oknum Kadis BS yang berkantor di Jalan Setia Budi Kota Medan, guna konfirmasi terkait dugaan dirinya tercatat sebagai pendiri KOP-AK di Kecamatan Kandis, menurut salah seorang Satpam di kantornya di Jl. Setia Budi, Kota Medan, direktur PT Aek Natio Group maupun ketua KOP-AK tidak berada di tempat.”Pimpinan lagi keluar kota, silahkan datang besok,”ucap Satpam menjawab pertanyaan awak media ini.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun  tim awak media ini di kantor Dinas Koperasi Kabupaten Siak, tercatat salah satu pendiri berinisial B.S, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil yang bertempat tinggal di Kecamatan Kandis.

Menurut beberapa orang mantan karyawan KOP-AK di Kecamatan Kandis yang di PHK sepihak, oknum PNS berinisial B.S salah satu pendiri KOP-AK yang sudah lama melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di Kecamatan Kandis.

“Dalam daftar nama-nama anggota KOP-AK yang ada di kantor Dinas Koperasi Kabupaten Siak, tercacat B.S pekerjaannya sebagai PNS salah satu pendiri KOP-AK yang berada di Kecamatan Kandis ini,”ungkap Indra.

Ketika awak media ini melakukan wawancara kepada beberapa orang pegawai di lingkungan kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara,membenarkan saat ini B.S menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Oknum PNS B.S disebut-sebut anak tertua dari owner pemilik yang juga warga Sumatera Utara dan D.S adalah anak dari B.S disebut-sebut juga sebagai ketua KOP-AK di Kecamatan Kandis.

“Kegiatan koperasi Air Kehidupan aman beroperasi secara ilegal di kawasan hutan dan mendirikan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Sam-Sam, disinyalir dibeking oknum pejabat berpengaruh di Jakarta,”ungkap sumber.

Seperti dirilis media ini sebelumnya, bahwa Kabid Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Siak, Dedy Susanto, ketika dikonfirmasi terkait alih fungsi kawasan hutan produksi tersebut, menyarankan agar kasus alih fungsi kawasan hutan produksi tersebut dikonfirmasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

“Kawasan hutan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, bukan kewenangan DLHK Kabupaten Siak. Silahkan dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang di Provinsi Riau,”saran Dedy Susanto kepada kompasriau.com, Kamis (25/6/2020).

Berdasarkan informasi dan data akurat yang dikirim Kabid DLHK Siak, Dedy Susanto kepada Redaksi kompasriau.com, Jumat (26/6/2020),  bahwa Komisi II DPRD Kabupaten Siak benar telah melaporkan kasus KOP-AK tersebut kepada Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau,namun menurut Kanit Lidik Polhut Provinsi Riau,Edi Sinaga, laporan alih fungsi kawasan hutan tersebut sedang ditangani penyidik Polda Riau.

Ketika hal tersebut dikonfimasi kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, secara tertulis maupun via WhatsApp, namun hingga kabar ini ditayangkan belum ada klarifikasi dari Kapolda Riau terkait tindak lanjut proses hukum laporan DPRD Siak tersebut.

Menurut beberapa orang wartawan di Kecamatan Kandis, kuat dugaan laporan Komisi II DPRD Siak tersebut “dipetieskan” oknum penyidik Polda Riau, karena Komisi II DPRD Siak telah melaporkan kasus tersebut pada tahun 2017.

Penulis: J.Sitorus

Editor : Nelson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here