“Mahar Partai Politik Merusak Tatanan Demokrasi”

0
134

Penulis : JK.Situmeang

DUMAI,KOMPASRIAU.com-Dalam rangka penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, suhu politik mulai memanas dibeberapa daerah.

“Issu mahar politik untuk mendapat tiket dari partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah masih tetap berbau politik uang yang sering disebut money politik”.

Sebagai kekuatan utama untuk merebut kursi nomor: 1 di daerah propinsi maupun kabupaten/kota.

Dilihat dari perhelatan pilkada saat ini secara khusus di kota Dumai,para calon kepala daerah yang menjadi peserta untuk perebutan kursi Dumai satu,tampil beda dari  pilkada sebelumnya.

Dari empat pasangan calon kepala daerah yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum(KPU),ada pasangan calon kepala daerah yang bukan berasal dari kader Partai pengusungnya,dimana pak owner dan pak milioner merger dan para kaderpun lengser.Itulah  potret partai politik yang terkesan mengabaikan elektabilitas,loyalitas,kapasitas dankwalitas para kader nya justru lebih condong ke isi tas muatan uang kertas.

Mahalnya ongkos politik yang akan ditanggung oleh para calon kepala daerah,jika dibandingkan dengan gaji oleh seorang Walikota maupun seorang Gubernur sangat tidak masuk akal.

Sepertinya politik itu benar-benar suatu “kegilaan”, sebab belum ada seorang kepala daerah di Negara Republik Indonesia ini yang rela menghabiskan hartanya .Bahkan sampai meminjam uang untuk tulus dan ikhlas.mengabdi untuk kemajuan,kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari pengeluaran sebagai “ongkos politik” tersebut,maka para kepala daerah yang sudah terpilih harus berpikir tujuh keliling untuk menanggung segala beban termasuk mengembalikan modalnya.

Tidak sedikit kepala daerah yang sudah masuk hotel prodeo karena tersangkut kasus korupsi,dan yang menjadi korban adalah masyarakat, sebab uang anggaran pembangunan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi terbengkalai.

Warga masyarakat mengharapkan agar demokrasi itu benar-benar dari rakyat dan untuk rakyat.Dan ketika rakyat berpartisipasi menjadi inisiator untuk mencari dan memperjuangkan calon pemimpin yang berkualitas dan menjadi pelayan masyarakat yang selalu merakyat.

Itulah demokrasi yang sesungguhnya. Biarlah hak pilihnya berasal dari hati nurani rakyat tanpa ada janji janji yang belum pasti.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here